Banyak Jadi Korban, Buruh Migran dari Daerah Juga Butuh Perlindungan Sosial

Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari berbagai daerah yang sudah lama bekerja di luar negeri, dinilai masih belum tersentuh perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

oleh Liputan6.com diperbarui 17 Des 2019, 10:00 WIB
Diterbitkan 17 Des 2019, 10:00 WIB
Perlindungan Sosial Buruh Migran
Rapat Koordinasi Wilayah Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Rakorwil MP BPJS) Malaysia. (Liputan6.com/ Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari berbagai daerah yang sudah lama bekerja di luar negeri, dinilai masih belum tersentuh perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal itu setidaknya diungkapkan Hery Susanto selaku Koordinator Nasional MP BPJS di hadapan 100 peserta Rapat Koordinasi Wilayah Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Rakorwil MP BPJS) Malaysia, yang digelar di Hotel Adamson Kuala Lumpur, Minggu (15/12/2019).

Acara yang turut dihadiri Krisna KU Hanan selaku Wakil Dubes KBRI Malaysia, Tatang Budi Utama Razak selaku plt kepala BNP2TKI, Ahmad Hafiz Deputi Direktur Kepesertaan BP Jamsostek dan Efruddin Joko selaku Korwil MP BPJS Malaysia, berlangsung menarik.

Hery Susanto lebih jauh mengatakan, pihaknya hadir di negara Malaysia dengan membentuk Korwil MP BPJS karena masih sangat besarnya PMI yang belum mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Data Bank Indonesia menunjukkan, Malaysia menjadi negara terbesar yang menampung tenaga kerja Indonesia. Secara jumlah, tenaga kerja Indonesia di Malaysia pada kuartal II/2019 mencapai 1.919.000 jiwa. Sampai dengan September 2019 tercatat sebanyak 533.947 PMI telah terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek dan 201.211 di antaranya ditempatkan di Malaysia.

"Pemerintah melalui BP Jamsostek harus terus meningkatkan kepesertaan BP Jamsostek di kalangan pekerja migran, sebab selain mereka banyak tidak terlindungi jamsos juga masih sangat banyak yang tidak memiliki dokumen keimigrasian lengkap alias ilegal," kata Hery Susanto.

Di forum yang sama, Ahmad Hafiz, selaku Deputi Direktur Kepesertaan BP Jamsostek mengatakan sinergi menjadi kunci sukses perlindungan kepesertaan program BP Jamsostek sektor Migran Worker di Malaysia dan sangat diharapkan menjadi prioritas bersama baik pemerintah RI maupun pemerintah Malaysia sendiri.

Efruddin Joko selaku Korwil MP BPJS Malaysia membacakan hasil rekomendasi Rakorwil MP BPJS Malaysia, yang salah satu isinya mengusulkan kepada BP Jamsostek dan KBRI untuk melakukan kerja sama peningkatan kepesertaan bersama MP BPJS Wilayah Malaysia khususnya bagi buruh migran Indonesia, termasuk yang dari daerah.

Simak juga video pilihan berikut ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya