Menyoal Transparansi Anggaran Rapid Test di Malang Raya

Liputan6.com, Malang - Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Malang Raya diterapkan selama 17-31 Mei 2020. Selain kebijakan itu, butuh pula tes Corona Covid-19. Baik dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) maupun rapid test untuk deteksi penyakit Covid-19.

Di Malang ada tiga laboratorium ditunjuk menggelar tes PCR. Namun belum bisa dipastikan sudah efektif atau belum. Juga sudah didistribusikan bantuan rapid test dari pemerintah pusat dalam jumlah tertentu ke tiap daerah demi memutus penyebaran Covid-19.

Di luar pro dan kontra tingkat akurasi dan efektivitas rapid test, Pemerintah Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang juga menyiapkan sendiri kebutuhan rapid test. Pengadaan bersumber dari anggaran penanganan Covid-19 dari APBD masing-masing daerah.

Ketiga pemerintah daerah itu menyiapkan realokasi anggaran penanganan Covid-19 mulai dari puluhan sampai ratusan miliar rupiah. Pengadaan alat uji antibodi deteksi virus corona baru itu masuk dalam bagian perencanaan anggaran itu.

Wakil Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch, Ibnu Syamsu mengatakan, penanganan Covid-19 oleh tiga pemerintah daerah Malang Raya masih bermasalah padahal anggaran yang disiapkan sangat besar.

“Tidak transparan. Misalnya pengadaan alat medis dan kesehatan, tidak pernah diumumkan secara terbuka kepada masyarakat,” kata Ibnu di Malang, Senin, 18 Mei 2020.

Pemkot Malang, Pemkot Batu dan Pemkab Malang tidak pernah mengumumkan kepada publik secara detil anggaran pengadaan alat pelindung diri bagi tenaga medis maupun jumlah rapid test. Padahal publik berhak mendapat informasi tersebut.

“Itu belum lagi persoalan anggaran bantuan sosial bagi warga terdampak. Peraturan tentang PSBB juga banyak masalah,” ujar Ibnu.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Kabupaten Malang misalnya menyiapkan ribuan rapid test. Dari total 390 desa dan kelurahan, masing-masing diberi lima alat tes cepat itu. Ada pula yang digunakan secara acak ke sejumlah pedagang di pasar tradisional.

“Saat ini persediaan rapid test tinggal seribuan. Pekan ini akan datang lagi dua ribuan stok Dinas Kesehatan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo di Malang, Senin, 18 Mei 2020.

Menurutnya, penggunaan rapid test tetap diatur oleh puskesmas. Dipergunakan dengan skala prioritas yakni kontak erat kasus terkonfirmasi positif Covid-19, pemudik di desa dan lainnya. Serta di 8 titik cek poin masing-masing disediakan 50 unit.

“Di cek poin juga dikelola oleh puskesmas terdekat,” ujar Arbani.

Namun ia tak menjelaskan rincian berapa bantuan rapid test dari pemerintah pusat maupun yang anggaran pengadaan oleh Pemkab Malang sendiri. Maupun total yang sudah digunakan beserta hasil uji tes cepat itu.

Sementara itu, Kota Batu baru saja mendapat bantuan tambahan sebanyak 500 unit rapid test dari Pemprov Jawa Timur. Sedangkan untuk pengadaan Pemkot Batu, dalam waktu dekat akan datang lebih dari 8 ribu rapid test.

“Untuk deteksi awal masyarakat dengan potensi resiko tinggi terpapar Covid-19, akan ada rapid test massal terutama bagi pedagang dan pengepul sayur,” kata Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Batu, M Chori.

Di dua hari pertama masa PSBB, Pemkot Batu menggelar rapid test terhadap 78 pedagang dan pengepul sayur yang tersebar di Desa Beji, Torongrejo, Tulungrejo, Giripurno dan Oro-oro Ombo. Hasilnya, 6 orang di antaranya reaktif. Mereka diminta menjalani karantina mandiri.

“Dalam waktu dekat akan ada lagi rapid test bagi pedagang di Pasar Besar Batu,” ujar Chori.

Sementara itu Kota Malang di awal pandemi Covid-19 mendapat bantuan sekitar 420 rapid test, hanya segelintir yang digunakan untuk publik. Pada hari – hari terakhir ini Wali Kota Malang Sutiaji menyebut 2 ribu unit rapid test telah disiapkan.

Di hari pertama pemberlakuan PSBB, alat uji antibodi itu sama sekali belum digunakan. Di hari kedua, ada uji secara acak terhadap 24 pedagang di Pasar Bunulrejo dan 50 pedagang Pasar Besar. Serta untuk puluhan awak media di Kota Malang.

“Saya belum dapat laporan jumlah penggunaan dan hasilnya,” kata juru bicara Satgas Covid-19 Kota Malang, Husnul Muarif.

Kepala Bagian Humas Pemkot Malang, Nur Widianto tak memungkiri soal data terbaru jumlah rapid test belum ada pembaharuan data. “Ada penambahan jumlah, tapi angka persisnya sebentar dulu,” ujar Nur Widianto.