Warga Cirebon Berbondong-bondong Tolak Bansos Covid-19 Kemensos, Ada Apa?

Liputan6.com, Cirebon - Di tengah upaya meningkatkan penyaluran bantuan sosial, banyak masyarakat memilih menolak bantuan yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos).

Tercatat, ada 711.126 keluarga penerima manfaat (KPM) mengundurkan diri dari penerima bansos program keluarga harapan (PKH). Termasuk di Kabupaten Cirebon.

"Iya mereka yang mengundurkan diri karena kondisi ekonominya sudah berubah sehingga mereka merasa lebih baik diberikan kepada yang lebih membutuhkan," kata Bupati Cirebon Imron, saat menghadiri acara Graduasi KPM dan Rekonsiliasi Nasional Bansos Program PKH bersama Mensos di Cirebon, Kamis (17/9/2020).

Dari data yang dihimpun, keberadaan PKH di Kabupaten Cirebon sejak 2007. Jumlah KPM 8224 tersebar di 10 Kecamatan. Seiring dengan perkembangannya, jumlah KPM meningkat 102.465 di Kabupaten Cirebon.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.194 KPM menyatakan telah mengundurkan diri dari kepesertaan bansos PKH di Kabupaten Cirebon selama tahun 2020.

"Ini juga berkat kerja keras pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) mampu merubah pola pikir KPM PKH. Mereka bertekad untuk mempunyai kehidupan lebih baik," jelas Imron.

Imron menambahkan transformasi perubahan mekanisme pencairan bansos PKH dari tunai menjadi nontunai menjadi salah satu penyebab perubahan pola pikir KPM PKH.

Secara keseluruhan, Kemensos telah memberikan bantuan PKH di Kabupaten Cirebon mencapai Rp.282.768.091.000. Dia berharap, keputusan mengundurkan diri sudah bulat dan menjadi motivasi bagi KPM PKH lain untuk hidup lebih baik.

"Mereka yang mengundurkan diri ada yang punya usaha atau mendapat pekerjaan tapi sebagian besar mandiri karena berusaha. Dan mereka sudah mengenal perbankan pemerintah memfasilitasi pinjaman KUR bagi mereka yang mandiri tapi ingin mendapat bantuan usaha," tambah Imron.

Simak juga video pilihan berikut ini:

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin menjelaskan dari 711.126 KPM yang mengudurkan diri. Sebanyak 125.406 KPM atau 7.16 persen merupakan KPM PKH dari Provinsi Jawa Barat.

“Hari ini kami hadirkan 50 KPM PKH Graduasi Tahun 2020 yang berasal dari Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Indramayu. Kehadiran mereka untuk kita berikan apresiasi atas pencapaiannya dan mudah-mudahan kesejahteraan mereka semakin meningkat,” jelas Pepen.

Di acara tersebut, kata dia, pemerintah juga secara simbolis menyerahkan KUR dari Bank BNI kepada lima orang KPM yang lolos tahap verifikasi.

"Untuk seluruh peserta juga diberikan kebutuhan rumah tangga yang bisa digunakan untuk mendukung usaha Ibu-ibu kedepan," kata dia.

Salah seorang warga Indramayu penerima KPM PKH Reni mengaku keluar dari kepesertaan PKH karena merasa sudah mampu. Dia pun mengaku tidak ikut KUR yang difasilitasi pemerintah.

Nursaidah menyebutkan, keputusan keluar dari PKH karena dia sudah memiliki usaha sendiri.

"Saya malu sudah punya usaha sendiri tapi masih menerima bantuan sosial," ujar dia.

Terpisah Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara menyebutkan, tercatat ada 711.126 KPM program PKH yang mengundurkan diri secara keseluruhan.

Mereka yang mengundurkan tersebut mengembalikan kartu keluarga sejahtera (KKS) kepada kemensos.

"Dari laporan yang saya terima hingga Agustus kemarin sudah 71,1 persen dari target 1 juta KPM telah mengembalikan kartu KKS karena sudah mampu secara ekonomi," jelas Juliari usai memberi sertifikat graduasi kepada 50 KPM di Kabupaten Cirebon.

Juliari menyebutkan, peserta KPM PKH yang mengundurkan diri akan diisi oleh keluarga miskin lainnya yang belum mendapatkan bansos PKH.

Menurut dia, PKH menjadi program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Dia optimis target graduasi sebanyak 1 juta KPM pada tahun 2020 dapat terealisasi.

“Ini tak lepas dari kerjasama semua pihak terutama pendamping sosial PKH yang memberi bimbingan dan arahan kepada KPM. Mereka sebagai ujung tombak dari keberhasilan program ini,” tambah mantan anggota DPR dua periode ini.