Curhat ke Doni Monardo, Pemprov Kepri Keluhkan Masalah Pemulangan TKI karena Covid-19

Liputan6.com, Batam - Pemprov Kepri mengeluhkan terbatasnya anggaran penanganan Covid-19 para Pekerja Migran Indonesia yang kembali dari negara tetangga. Hal itu disampaikan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad, kepada Kepala BNPB Doni Monardo di Bandara Hang Nadim Batam, Senin sore (19/4/2021). Ansar mengatakan, pembiayaan Covid-19 para pekerja migran di luar yang dianggarkan pemprov. 

"Kita punya kewajiban bernegara, tugas kita semua itu. Cuma kita minta perhatian pemerintah pusat sama-sama, karena yang masuk ke Kepri pintu laut itu biasanya pekerja menengah ke bawah," katanya.

Lebih lanjut Ansar Ahmad mengungkapkan, proses pemulangan para pekerja migran ini bukan perkara mudah dan murah. Pihaknya perlu membentuk satgas, melakukan pengecekan penampungan para pekerja migran, menyiapkan tempat isolasi, hingga menyediakan transportasi.

"Kita sediakan angkutan bus, kemudian PCR, karantina 5 hari, setelah hasil tesnya negatif baru mereka boleh pulang," katanya.

Ansar mengharapkan, Kemenhub mau ikut turun tangan dalam proses pemulangan para pekerja migran yang masih berada di penampungan Baik di Batam, Tanjung Pinang, Bintan dan Karimun. Pemerintah pusat juga perlu menjamin mereka bisa diterima di kampung halamannya kembali.

"Kita sekarang dilema besar, di satu sisi sedang berusaha kembali membuka kawasan wisata kita, satu sisi mendorong investasi cepat datang ke Kepri, persyaratannya penanganan COvid-19 harus baik. Mesti ditangani serius supaya rencana kita terwujud," ungkap Ansar.

Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi memaparkan, dari 2020 sampai 17 April 2021, total jumlah pekerja migran yang masuk ke Batam sebanyak 63.140 orang. Sebanyak 57.532 (85 persen) datang dari Malaysia dan 5.608 (15 Persen) dari Singapura.

"PMI yang Positif Covid-19 pada tahun 2020-2021 berjumlah 425 orang dengan rincian 275 orang Tahun 2020 dan 150 orang tahun 2021. Isolasi RSKI Galang 95 Orang," kata Rudi.

Simak juga video pilihan berikut ini:

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan PMI  melalui Kota Batam di antaranya terkait dengan biaya operasional penangan PMI/WNI (Permakanan, Tempat Karantina, Transportasi dan SDM). Selain itu juga terdapat PMI/WNI yang dokumen PCR Test diduga palsu dan tidak dilakukan pemeriksaan PCR di Malaysia.

Kemudian masalah lainnya adalah jadwal kedatangan kapal dari negara asal (Singapura dan Malaysia) yang tidak tetap (siang, sore bahkan malam hari).

"Terdapat juga PMI/WNI yang sakit ketika masuk Kota Batam, sehingga harus dilakukan perawatan tersendiri," ujarnya.

Karena itu pihaknya menilai perlunya dukungan anggaran dari pemerintah dalam hal ini BNPB terhadap penanganan kedatangan PMI/WNI melalui pintu masuk Kota Batam.

Kemudian juga perlunya dispensasi atas karantina PMI/WNI 5x24 jam sebagaimana ketentuan. Sehingga PMI  yang masuk melalui pintu masuk kota Batam dapat segera melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing bila hasil swab negatif telah keluar.

"Kami rasa juga perlunya  pintu masuk selain Batam, baik di Kepri maupun di Riau. Kita harap juga ada solusi terkait karantina dan pemulangan PMI selama periode penutupan moda angkutan tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021," kata Rudi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, kedatangannya ke Batam tidak lain untuk berkoordinasi agar ke depan penangan Covid-19 dan pemulangan PMI dari Kepri bisa berjalan dengan baik.

"Saya sudah melakukan kunjungan ke beberapa daerah yang merupakan pintu masuk PMI," kata Doni.

Doni meminta agar Pemprov Kepri bersama Pemkot Batam dan Pemkot Tanjungpinang membentuk tim pemulangan PMI. Sehingga apa yang menjadi hambatan atau usulan bisa disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait.

"Seperti tadi terkait logistik PMI selama karantina, tentu pemerintah bisa membantu anggarannya setelah ada usulan dari pemda," ujarnya.