Gubernur Wahidin Akui Banyak Warga Banten Abai Protokol Kesehatan Covid-19

Satgas Covid-19 pusat mengatakan Banten bersama DKI Jakarta, sebagai daerah yang lemah dalam penerapan prokes, terutama penggunaan masker dan menjaga jarak. Bagaimana tanggapan Gubernur Banten Wahidin Halim?

oleh Yandhi Deslatama diperbarui 22 Jul 2021, 16:00 WIB
Diterbitkan 22 Jul 2021, 16:00 WIB
Gubernur Banten, Wahidin Halim, Di Kantornya. (Jumat, 21/05/2021). (Liputan6.Com/Yandhi Deslatama).
Gubernur Banten, Wahidin Halim, Di Kantornya. (Jumat, 21/05/2021). (Liputan6.Com/Yandhi Deslatama).

Liputan6.com, Serang - Satgas Covid-19 pusat mengatakan Banten bersama DKI Jakarta, sebagai daerah yang lemah dalam penerapan prokes, terutama penggunaan masker dan menjaga jarak. Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) tidak menampik, bahwa warganya masih lemah menerapkan protokol kesehatan.

"Iya betul (tidak patuh prokes), malah terkadang pakai (masker)-nya di leher. Enggak biasa kali," kata Gubernur Banten, Wahidin Halim, melalui pesan singkatnya, Rabu (21/07/2021).

Mantan Wali Kota Tangerang itu mengklaim akan terus menyosialisasikan penggunaan masker dan prokes Covid-19 lainnya. Pembagian masker gratis pun akan dilakukan, terutama masyarakat yang tidak mampu membeli masker.

"Sosialisasi, edukasi, dan tentunya masker gratis bagi yang enggak mampu," ujarnya.


Satgas Covid-19: Banten Lemah Prokes

Sebelumnya diberitakan, Jubir Satgas Covid-19, Wiki Adisasmito mengungkapkan, hasil evaluasi tingkat kepatuhan protokol kesehatan (prokes) seluruh daerah selama pelaksanaan PPKM Darurat. Hasilnya, masih ada 26 persen desa atau keluruhan di Indonesia yang tidak patuh terhadap penerapan prokes selama pelaksanaan PPKM Darurat.

Kemudian untuk kepatuhan prokes di tingkat daerah, Banten dan DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling abai dalam hal memakai masker dan menjaga jarak.

"Desa atau kelurahan yang tidak patuh memakai masker, paling banyak di Banten sebanyak 28,57 persen. Sedangkan, desa atau kelurahan yang tidak patuh menjaga jarak, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kelurahan paling banyak yaitu 48,26 persen atau hampir setengah kelurahan di DKI," kata Wiku lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7/2021).

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya