MK Kabulkan Sebagian Gugatan Terkait UU Cipta Kerja, Perubahan Pentingnya?

Ridwan Kamil Angkat Bicara soal Aksi Tolak PPKM: Akan Ada Relaksasi

Demonstrasi di depan Balai Kota Bandung dilakukan massa aksi merespons kebijakan perpanjangan PPKM atau istilah baru yang dipakai saat ini yaitu PPKM Level 4.

oleh Huyogo Simbolon diperbarui 22 Jul 2021, 04:30 WIB

Diterbitkan 22 Jul 2021, 04:30 WIB

Aksi menolak perpanjangan PPKM darurat di depan Balai Kota Bandung, Rabu (21/7/2021). (Liputan6.com/Huyogo Simbolon)

Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat suara terkait unjuk rasa menolak perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di depan Balai Kota Bandung, Rabu (21/7/2021).

Demonstrasi di depan Balai Kota Bandung dilakukan massa aksi merespons kebijakan perpanjangan PPKM atau istilah baru yang dipakai saat ini yaitu PPKM Level 4.

"Gejolak menolak PPKM kita monitor. Karena sudah saya sampaikan kalau alasan bantuan sosial (bansos), pemerintah pusat sudah menyiapkan Rp30 triliun untuk bansos dari berbagai pintu," kata Emil, sapaan Ridwan Kamil dalam jumpa pers secara virtual, Rabu (21/7/2021).

Emil berharap warga bersabar karena pada saatnya akan ada relaksasi bagi daerah yang berhasil mengendalikan kasus Covid-19.

"Mohon bersabar, akan ada PPKM proporsional. Akan ada relaksasi bagi daerah yang mengendalikan dan mudah-mudahan semuanya bisa berpartisipasi," ungkapnya.

Emil menjelaskan, bansos dari kabupaten dan kota tengah disiapkan. Selain itu, bansos dari pemerintah Provinsi Jabar juga akan menyisir warga yang masuk dalam kategori miskin baru atau tidak terdata secara formal dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kemudian juga bantuan sosial dari pemerintah pusat juga sudah mulai cair kemarin," kata dia.

Sebelumnya, ratusan orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bandung Melawan, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Kota menuntut penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Juru bicara Forum Masyarakat Bandung Melawan Raviv Tuanku mengatakan, aturan PPKM Darurat dianggap sangat menyengsarakan warga.

"Sebenarnya tujuan aksi itu bukan menolak PPKM darurat, cuma menghapuskan PPKM yang ada, karena kebijakannya belum matang kepada masyarakat Kota Bandung. Terhitung setelah setahun pandemi ini terjadi, masih banyak kerugian-kerugian yang terjadi kepada masyarakat yang ditanggung pemerintah," ujar Raviv kepada Liputan6.com, Rabu (21/7/2021).