Ratusan Mahasiswa Garut Duduki Kantor DPRD Garut Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Pengumuman kenaikan BBM bersubsidi yang telah disampaikan pemerintah, melukai perasaan rakyat Indonesia yang tengah berjuang dalam pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19.

oleh Jayadi Supriadin diperbarui 05 Sep 2022, 16:29 WIB
Diterbitkan 05 Sep 2022, 15:44 WIB
Ratusan mahasiswa PMII Garut menduduki kantor DPRD Garut dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi di Garut, Jawa Barat. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)
Ratusan mahasiswa PMII Garut menduduki kantor DPRD Garut dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi di Garut, Jawa Barat. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Liputan6.com, Garut - Ratusan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Garut, Jawa Barat, menduduki kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut, dalam aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah daerah (Pemda) Garut segera membentuk satuan tugas penyalahgunaan BBM bersubsidi selambat-lambatnya 30 hari setelah fakta integritas ini ditandatangani," ujar Ketua PMII Garut Ajang Ahmad Haris, dalam orasinya di dalam Gedung DPRD Garut, Senin (5/9/2022).

Menurutnya, pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah disampaikan pemerintah, melukai perasaan rakyat Indonesia yang tengah berjuang dalam pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19.

"Banyak dampak dan akibat yang ditimbulkan karena adanya kenaikan harga BBM bersubsidi ini terhadap perekonomian bangsa," ujar dia.

Aksi mereka langsung ditemui Ketua DPRD Garut Euis Ida Wartiah, Wakil Ketua DPRD Enan dan anggota lainnya. Puluhan petugas Polres Garut terus berjaga sepanjang penyampaian aksi dilakukan ratusan mahasiswa itu.

"Kami akan melakukan aksi lanjut kedua yang lebih besar Rabu mendatang dengan meminta kehadiran Pak Bupati Garut," ujar dia.

Ada lima poin permintaan massa aksi PMII Garut yakni, pertama, lakukan perbaikan ekonomi, sosial, dan industri masyarakat Garut. Kedua, Pemda Garut mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Ketiga, meminta pemda Garut memberantas mafia penyalahgunaan BBM bersubsidi. Keempat mendesak pemerintah Garut untuk selalu bersama-sama rakyat. "Kelima segera bentuk satuan tugas pemberantasan mafia penyalagunaan BBM bersubsidi," ujar dia.

Tidak ada aksi anarkis dalam orasi yang mereka sampaikan, tetapi Ajang mengakui banyak anggota dan kader PMII yang menaiki kursi terhormat anggota DPRD Garut dalam penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

"Wajar lah (menaiki kursi dan meja), karena itu juga bentuk kekesalan dari kader-kader kita terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi ini," kata dia.

 

Simak video pilihan berikut ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya