Menyingkap Problema Pupuk Bersubsidi yang Terus Menuai Polemik di Blora

Liputan6.com, Blora - Pupuk bersubsidi merupakan program strategis lintas kementerian, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN dengan tata kelolanya melibatkan pemerintah daerah. Sayangnya, program strategis tersebut terungkap adanya segepok problema yang masih menumpuk dan menuai polemik.

Liputan6.com kerap mengulas adanya kondisi masyarakat kalangan petani terus-terusan mengeluhkan terkait penyaluran pupuk bersubsidi, dari tahun ke tahun selalu berpolemik. Saat musim tanam tiba, banyak dari mereka yang tak kebagian jatah pupuk yang dijual oleh pihak pengecer atau Kios Pupuk Lengkap (KPL).

Terbaru, masyarakat yang tinggal berdomisili di Desa Ngiyono, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, melakukan protes ke pihak KPL yang ada di Desa Sumberejo, Kecamatan Japah, terkait kondisi tersebut. Sebelumnya tersiar dari kabar yang beredar bahwa warga setempat hendak melakukan demo yang kemudian diganti audiensi bersama dengan sejumlah pihak pemangku kepentingan.

Pengakuan KPL Usaha Dagang (UD) Sumber Pangan, Sucipto, dalam audiensi yang digelar di kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Japah pada Senin (17/10/2022), blak-blakan mengungkap adanya permainan bersubsidi dari atas sehingga bikin pusing petani, termasuk pihak KPL.

Permainan tersebut yakni turunnya pupuk bersubsidi ke pihak KPL dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan petani. Kemudian, dirinya memberikan paparan bahwa saat pupuk turun jumlahnya sebanyak satu ton, ternyata seperti pupuk jenis Urea dari kuotanya yang ada hanya sekitar 73 persen dan yang pupuk jenis Ponska hanya sekitar 35 persen.

"Umpamane ngoteniku teng mriku onten 10 sak (contohnya itu jika di KPL ada 10 sak) dalam jangka satu tahun, itu hanya bisa diambil 4 sak. Makanya disinilah pupuk ini berkurang," papar Sucipto.

Ia mengungkapkan situasi dan kondisi lapangan, pupuk bersubsidi yang tadinya untuk tanaman holtikultura, sekarang banyak yang dialihfungsikan untuk tanaman tebu. Serta pada 2022 ini, untuk pupuk bersubsidi jenis ZA sendiri sudah dicabut oleh pemerintah. Padahal menurutnya pupuk jenis tersebut sangat membantu sekali untuk petani.

Sucipto secara khusus berterima kasih kepada pihak Desa Ngiyono yang telah mewakilkan masalah pupuk terkait ada banyaknya kekurangan.

"Memang benar kami tidak bisa melayani 100 persen, karena melihat aturan yang ada," ungkapnya, yang juga membeberkan bahwa pada bulan Oktober - November 2022 ini kurang lebih di pihaknya sekitar 6 ton pupuk bersubsidi.

"Mungkin yang didistributor kurang lebih masih 12 ton, itu untuk Urea. Tapi yang jelas, untuk Ponska tipis (sedikit). terus terang saja, saya tranparan apa adanya," sambungnya.

Sucipto mempersilahkan kalau memang pihaknya membawa pupuk bersubsidi keluar daerah sesuai peruntukan supaya menangkapnya saja. Dan baginya sendiri itu tidak masalah jika terbukti.

"Tangkap saja nggak masalah. Laporkan kepada pihak berwenang. Karena saya kewajibannya itu ada beberapa desa. Lha ini lah yang menjadikan pusing saya bikin laporan," katanya.

Pemilik KPL UD. Sumber Pangan ini juga blak-blakan bahwa dirinya mendapatkan beban mental dan juga beban modal.

"Modal jutaan untungnya cuman seberapa. Untuk 'inthil-inthil' (pupuk paketan non subsidi) hanya pengenalan saja," ucap Sucipto, yang juga mencontohkan petani yang beli 3 sak diberi 1 inthil-intil yang disediakan dari distributor.

Usai audiensi, pihak KP3 Kecamatan Japah, M. Sanaji kepada Liputan6.com, menganggap bahwa secara umum permasalahan pupuk bersubsidi tidak begitu mencolok di daerahnya. Hanya saja, kata dia, seperti di Desa sumberejo dan Ngiyono

"Kuncinya memang komunikasi, termasuk keterbukaan dari pengecer (KPL). Ini harus saling terbuka," ujarnya, didampingi Kapolsek Japah AKP Isnaeni.

M. Sanaji yang juga Camat Japah ini juga menganggap bahwa permasalahan yang terjadi dikarenakan salah penerapan dan salah melakukan tindakan

"Ke depan semua itu akan diperbaiki. termasuk data dari desa yang akan disampaikan kira-kira masyarakat yang belum menggesek ATM nya berapa, yang sudah berapa, yang ada di pengecer berapa, yang ada di distributor sudah ada hitung-hitungan alokasi atau tidaknya," jelasnya.

Ia mengungkapkan, untuk mengantisipasi kedepannya supaya permasalahan serupa tidak muncul kembali, maka pihaknya selalu akan kerjasama dengan semua pihak, termasuk dengan gapoktan, distributor, pengecer dan masyarakat, sehingga semua terjawab solusinya.

Secara persis, kata dia, belum mengetahui jatah pupuk bersubsidi untuk masing-masing desa yang ada di Kecamatan Japah. M. Sanaji menganggap bahwa permasalahan pupuk bersubsidi di Desa Sumberejo dan Ngiyono sederhana.

"Sebenarnya sederhana, masyarakat itu kepengen jatah pupuknya tersalurkan sesuai regulasi," katanya.

"Kalau memang ada yang kayak gitu, kira-kira ini pernah diambil atau memang ada masalah, ini akan terjawab. kalau saat ini kami belum dapat buktinya," imbuh M. Sanaji saat disinggung adanya perwakilan petani yang menyebut banyak dari mereka punya kartu tani tapi kosong alias nol tidak bisa dipakai untuk mengambil pupuk subsidi.

Seperti diketahui, audiensi yang digelar bersama sejumlah pihak meliputi perwakilan pihak Desa Ngiyono, Desa Sumberejo, kelompok tani, KPL dan distributor pupuk bersubsidi, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kecamatan Japah, berlangsung panas dingin alias alot.

Dari perwakilan desa dan kelompok tani juga memaparkan banyak kesalahan yang dilakukan oleh KPL UD. Sumber Pangan, dan itupun diakuinya bahwa permasalahan terkait merupakan kesalahan yang akan diperbaiki.