Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Sukseskan Data Desa Presisi, Pj Gubernur Sulbar Temui Sejumlah Kementerian dan Lembaga

Sulawesi Barat merupakan daerah dengan desa terbanyak yang mengadopsi program Data Desa Presisi (DPP). Saat ini ada 45 desa yang mengadopsi DPP pada batch pertama

oleh Abdul Rajab Umar diperbarui 05 Nov 2022, 07:00 WIB

Diterbitkan 05 Nov 2022, 07:00 WIB

Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik berkunjung ke BPS (Foto: Liputan6.com/Humas Pemprov Sulbar)

Liputan6.com, Mamuju - Sulawesi Barat merupakan daerah dengan desa terbanyak yang mengadopsi program Data Desa Presisi (DPP). Saat ini ada 45 desa yang mengadopsi DPP pada batch pertama hasil kerjasama dengan Tim Desa Presisi Institut Pertanian Bogor (IPB).

Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia tidak memiliki data yang. Dia menilai persoalan nyata yang dihadapi birokrasi dalam mengambil kebijakan adalah data yang tidak presisi, olehnya itu dia mendorong DPP

"Pentingnya DDP di Sulbar sebagai dasar dalam menentukan kebijakan ke depan. Data digunakan dalam mengambil kebijakan skala prioritas," kata Akmal kepada wartawan, Jumat (04/11/22).

Akmal manambahkan, setelah DPP batch pertama pihaknya akan menargetkan 530 desa di Sulawesi Barat akan mengadopsi program DPP. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama agar seluruh desa dapat mengadopsi program DPP.

"Menyiasati kendala itu, sehingga kita perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam program data desa presisi ini," ujar Akmal.

Karena itu, Akmal mulai menemui sejumlah instansi, kementerian dan lembaga negara di Pemerintah Pusat untuk membahas kesiapan DDP. Tercatat ad Badan Pusat Statistik (BPS), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) & Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian serta Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi yang dia temui.

"Ini sebagai upaya kita mewujudkan Data Desa Presisi di Sulbar," tegas Akmal.

Akmal menilai, Data Desa Presisi bisa dijadikan patokan awal dalam setiap membuat kebijakan guna kepentingan tata kelola pemerintahan. Dengan data yang sama, pemerintah provinsi, kabupaten hingga ke desa bisa membuat program yang kolaboratif seperti penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.

"Data itu penting untuk kita bergerak secara bersama-sama dan kolaborasi, kalau semua dilakukan dengan pendekatan bersama kita akan bisa mengurangi jumlahnya (kemiskinan dan stunting), kalau sendiri kita tidak bisa" tutup Akmal.