Sosiolog UGM Sorot Gaya Hidup Mewah Pejabat Ditjen Pajak: Bagai Puncak Gunung Es

Liputan6.com, Yogyakarta Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio, putra Rafael Alun Trisambodo pejabat Ditjen Pajak yang sering memamerkan gaya hidup mewah di media sosial menarik perhatian banyak orang.

Menurut Sosiolog UGM, Andreas Budi Widyanta gaya hidup mewah pejabat Ditjen Pajak ibarat fenomena puncak gunung es dan diduga masih terjadi di kalangan pejabat lainnya.

"Ini seperti fenomena gunung es, yang kelihatan baru puncaknya saja sementara di bawah lautan jumlahnya banyak dan belum teridentifikasi. Inilah yang menyebabkan kenapa ketimpangan ekonomi bangsa menganga lebar," jelasnya.

Andreas Budi mengatakan saat ini gaya hidup yang memperlihatkan materialisme sebagai  gaya hidup lebih dari yang lain kian terlihat jelas. Sehingga penumpukan basis material menjadi bagian dari eksistensi seseorang  yang akhirnya masuk ke dalam perangkap besar liberalisasi ekonomi, konsumerisme, dan gaya hidup elite.

"Gaya hidup mewah semacam itu membawa dampak berat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tidak pernah punya kepekaan, ada begitu banyak orang yang sumber keuangan negara akan dihabiskan dengan perlombaan gaya hidup seperti itu. Apalagi itu pejabat publik, seharusnya lebih bersahaja,” ujar Dosen Departemen Sosiologi Fisipol UGM ini.

Ia menyatakan praktik gaya hidup mewah seperti ini yang diglorifikasi ini, tanpa disadari telah mengkhianati kehidupan bersama sebagai sesama warga negara.

“Ini menjadi bentuk pengkhianatan solidaritas hidup bersama sebagai bangsa-negara,” ujarnya.

Melihat kondisi ini pemerintah perlu melakukan pembenahan melalui revolusi mental para pejabat publik, terutama yang terkait dengan keuangan. Didukung juga transparansi yang kuat terhadap pengelolaan keuangan negara .

“Ada kemerosotan moral pejabat publik kita sehingga perlu segera dilakukan tindakan revolusi mental,” terangnya.

Sementara itu, Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) Universitas Gadjah Mada (UGM) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar melakukan reformasi struktural secara menyeluruh di lembaga Direktorat Jenderal Pajak.

Ketua Kagama Filsafat Charris Zubair di Kampus UGM Yogyakarta, Senin, mengatakan reformasi struktural diperlukan menyusul perkembangan kasus penganiayaan yang dilalukan putra dari pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo

"Kasus itu telah berkembang menjadi sesuatu yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kantor pajak," kata dia.

Menurut Charris, reformasi struktural secara menyeluruh diperlukan agar tidak ada lagi ruang bagi pegawai pajak yang menjadi luar biasa kaya dengan cara tidak patut.

Kagama Filsafat juga menginginkan Kementerian Keuangan agar lebih transparan serta melakukan pembatasan internal untuk kewenangan luar biasa yang dimiliki oleh Ditjen Pajak.

"Kewenangan yang berlebihan cenderung korup, apalagi jika mekanisme pengawasan yang tidak mumpuni dan tidak transparan," ujar dia.

Berpijak dari kasus itu, kata Charris, Kementerian Keuangan juga perlu melakukan perbaikan moral di seluruh lembaga perpajakan.

Gaya hidup hedon yang diperlihatkan oknum pegawai pajak, menurut dia, dapat memicu penurunan kepercayaan masyarakat bagi penyelenggara negara.

"Kagama Fakultas Filsafat menuntut tanggung jawab moral dan tanggung jawab formal dari lembaga negara yang memiliki otoritas, baik di bidang hukum maupun pajak," kata dia.

Kagama Filsafat, kata dia, juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang jauh dari kewajaran.

"Kami menuntut Kementerian Keuangan bekerja sama dengan KPK dan PPATK mengusut semua harta seluruh petugas pajak di Indonesia. Pengusutan ini harus dilakukan secara transparan dan pegawai pajak yang melakukan penyelewengan harus ditindak secara tegas," ujarnya.