Gaya Hidup Mewah Ghazyendha Aditya Pratama Anak Kapolda Kalsel Disorot, Naik Jet Pribadi sampai Jajan Rp1 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Nama Ghazyendha Aditya Pratama, anak Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Kapolda Kalsel) Irjen Polisi Rosyanto Yudha Hermawan, mendadak jadi sensasi online. Ia disorot setelah konten pamer gaya hidup mewah di akun X-nya, yang pada Jumat siang (28/2/2025) sudah tidak dapat ditemukan, tersebar di platform tersebut.

Ini bermula dari cuitan salah satu akun X, Rabu, 26 Februari 2025, yang mengunggah tangkapan layar iklan cuitan Ghazyendha, memuat perayaan "ulang tahun mewah" Irjen Polisi Rosyanto di tengah efisiensi anggaran yang jadi kontroversi. "Bukannya ini acara seremonial yang seharusnya jadi target 'efisiensi????'" tulisnya.

Narasi itu kemudian dibalas sejumlah warganet yang menguliti akun tersebut. Di sejumlah tangkapan layar yang beredar, di akun X-ya @ghazyysuck3r, Ghazyendha terlihat pamer naik jet pribadi dengan keterangan, "Hello Palembang," dan membagikan tangkapan unggahan pengeluarannya yang mencapai Rp1 miliar.

"Ayahnya narsis, anaknya ga tau malu ultah bapaknya pake atribut institusi diboost iklan. Terbaik ga ngotaknya! Love banget pengen kirim rudal sekebon 🥰," komentar seorang pengguna. Sementara itu, tidak sedikit juga yang menandai akun X Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (DIVPROPAM POLRI).

Pihaknya akhirnya membalas, dengan menulis, Kamis, 27 Februari 2025, "Halo #SahabatPropam, kami sangat mengapresiasi upaya masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan perhatian terhadap kinerja Polri. Pengawasan oleh masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas kami dalam menjaga kepercayaan publik."

DIVPROPAM POLRI menyambung, "Kami akan selalu melakukan evaluasi serta perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kami tetap berada di jalur yang benar. Jika ada tindakan yang melenceng dari prinsip-prinsip profesionalisme dan keadilan, masukan masyarakat dalam mengingatkan kami sangatlah krusial. Kami tidak hanya bekerja untuk masyarakat, tetapi juga bersama masyarakat!"

Respons itu dianggap tidak memuaskan publik. "Jadi bakalan ditindaklanjuti apa ngga nih?" tuntut seorang pengguna, sementara yang lain berkomentar, "Min, ane udah baca 4x.Ini antara ane yang bego apa gimana ya? Jadi apa tindak tegasnya?? Itu mah kaya jawaban template."

Kanal Regional Liputan6.com melaporkan, sebanyak 17 kementerian/lembaga yang lolos dari kebijakan pemangkasan anggaran mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Guru Besar UGM Bidang Manajemen Kebijakan Publik, Wahyudi Kumorotomo, mengatakan bahwa pemangkasan anggaran pada sektor mendasar pelayanan publik cenderung timpang.

"Sektor-sektor tertentu yang sebenarnya lebih fundamental, lebih mendasar untuk pelayanan publik, justru kena pemangkasan," katanya, Jumat, 14 Februari 2025.

Menurut Wahyudi, pemangkasan anggaran sebetulnya dapat ditunda, dan dana dari anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat. "Bukan berarti tidak setuju penghematan, realokasi, atau efisiensi apapun namanya, tapi efisiensi itu juga harus tepat," ujarnya.

Wahyudi meminta pemerintah mengkaji ulang efisiensi anggaran di tengah profil kabinet yang membengkak, membuat anggaran naik hampir dua kali lipat daripada anggaran tahun sebelumnya yang hanya memiliki 34 kementerian. Menurutnya, dengan peraturan yang sama, kabinet akan tetap menyedot dana yang besar.

Ia mencontohkan, menteri dan wakil menteri memiliki jatah tunjangan yang tidak terlalu berbeda. Wakil menteri bahkan mendapatkan 85 persen tunjangan dari jabatan menteri.

Wahyudi sepakat bila pemangkasan anggaran dilakukan pada pos-pos anggaran yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik, seperti mengurangi perjalan-perjalan dinas yang tidak perlu, menggunakan ATK yang masih bisa digunakan, mengurangi kegiatan seminar, dan renovasi gedung yang masih bisa digunakan.

"Saya kira untuk pos anggaran ini jika dipangkas tentu tidak akan menjadi masalah," terangnya. Wahyudi menyebut, pemangkasan anggaran seharusnya bersifat kolektif dan tidak timpang sebelah. Para pejabat juga seharusnya memberikan contoh hidup sederhana pada masyarakat.

Ia berkata, "Jangan pejabat menekan rakyat untuk berhemat, tapi ternyata pejabat tetap memelihara gaya hidup boros. Itu jelas akan menyakiti hati rakyat pada umumnya bila pejabat tetap masih dengan gaya hidup yang boros dan tidak peduli pada situasi yang sebenarnya. Sebenarnya kita sama-sama menghadapi situasi yang sulit."

Ia meyakini, rakyat dapat memahami saat penghematan perlu dilakukan. Namun, seluruh pihak, terlebih pemerintah, harus betul-betul serius dan berkomitmen dalam mengendalikan diri supaya tidak bermewah-mewah dan melakukan pemborosan.

Wahyudi pun berharap pemerintah melihat realita di masyarakat yang banyak terdampak. "Pemerintah harus memikirkan bagaimana orangtua dari anak-anak itu bisa tetap mendapatkan pekerjaan dan menghidupi keluarga mereka, dan melanjutkan hidup," tegasnya.