Kepala BNPB Minta Pemda Segera Pulihkan Jaringan Telekomunikasi di Natuna

Kepala BNPB Suharyanto mengintruksikan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Natuna agar jaringan telekomunikasi di wilayah bencana tanah longsor Pulau Serasan, dapat segera dipulihkan.

oleh Liputan6.com diperbarui 10 Mar 2023, 12:19 WIB
Diterbitkan 10 Mar 2023, 12:19 WIB
longsor natuna
Anggota Polri, Basarnas dan BPBD Kabupaten Natuna melakukan asesmen lanjutan di lokasi tanah longsor di Kampung Genteng, Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/3/2023). BPBD Kabupaten Natuna menyebut lebih dari 27 rumah tertimbun material longsoran yang terjadi pada Senin (6/3/2023). (Komunikasi Kebencanaan)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengintruksikan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Natuna agar jaringan telekomunikasi di wilayah bencana tanah longsor di Pulau Serasan, dapat segera dipulihkan.

Suharyanto mengatakan bahwa telekomunikasi merupakan hal yang sangat vital dan dibutuhkan dalam seluruh proses tanggap darurat bencana.

“Komunikasi ini sangat vital. Saya sudah perintahkan. Karena satgas sudah terbentuk, Pak Bupati menjadi komandan satgas. Wakilnya Pak Dandim dan Pak Kapolres. Saya minta ini membereskan masalah komunikasi. Mengintegrasikan semua sarana komunikasi yang ada,” kata Suharyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (10/3/2023).

Di samping itu, Suharyanto juga berharap kepada jejaring radio lokal seperti RAPI atau ORARI dapat membantu permasalahan jaringan telekomunikasi di sana. Sehingga komunikasi antar wilayah di dalam satu pulau tersebut dapat terhubung.

“Kalau ada komunikasi lokal seperti RAPI dan ORARI itu juga bisa digunakan agar lebih bagus lagi,” ujar Suharyanto.

Di sisi lain, Suharyanto juga meminta seluruh pemangku kebijakan dapat mendukung pemulihan jaringan telekomunikasi di lokasi terdampak. Wilayah Pulau Serasan sebelumnya mendapatkan layanan sinyal telekomunikasi dari dua provider nasional.

Kepala BNPB berharap agar kedua penyedia jaringan itu dapat segera melakukan upaya perbaikan agar komunikasi dapat kembali pulih.

“Sinyal ini bisa koordinasi dengan XL dan Telkomsel, ya kalau di sini. Mudah-mudahan komunikasi lebih lancar. Harus segera. Kalau bisa hari ini sudah clear,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak hari pertama terjadi bencana tanah longsor di Pulau Serasan, jaringan komunikasi di wilayah itu turut terdampak. Hal itu berdampak pada upaya percepatan rangkaian proses penanganan darurat, mulai dari pelaporan data dan informasi, koordinasi transportasi logistik pengiriman barang dan personel serta koordinasi alat angkut jenis helikopter yang memang disiagakan oleh BNPB untuk penanganan darurat di Serasan.

Relokasi 100 KK

Longsor di Natuna: Pencarian Korban Longsor di Desa Pangkalan Terus Dilakukan
Tim SAR melihat tanah longsor di desa Pangkalan, Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) dalam gambar selebaran yang diambil pada 8 Maret 2023 dan dirilis pada 9 Maret 2023 oleh Badan Penanggulangan Bencana Indonesia. Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tanah longsor di Pulau Serasan, Natuna hingga saat ini mencapai 21 orang. (HO / INDONESIA DISASTER MITIGATION AG / AFP)

Sebagai bentuk upaya mengurangi dampak risiko bencana tanah longsor, BNPB mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Natuna yang akan merelokasi kurang lebih 100 kepala keluarga yang tinggal di sekitar kawasan terdampak longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Hal itu dikatakan Suharyanto usai menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Bupati Natuna, Wan Siswandi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan yang juga menjadi Posko Tanggap Darurat Penanganan Bencana Tanah Longsor Natuna.

“Akan memindahkan 100 kepala keluarga di tempat yang baru,” kata Suharyanto.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyiapkan lahan yang akan menjadi lokasi relokasi. Tentunya, pihak BNPB akan melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga seperti PUPR terkait pembangunannya.

“Tanahnya sudah ada. Kami sedang proses koordinasi nanti dengan Kementerian PUPR,” ujar Suharyanto.

Kepala BNPB juga memastikan bahwa proses pembangunan rumah relokasi warga terdampak tanah longsor Natuna akan dikerjakan sepenuhnya oleh Kementerian PUPR dengan pembiayaan dari BNPB. Program relokasi ini akan dilakukan setelah memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Biasanya kalau terjadi bencana di tempat lain, untuk relokasi yang membangun rumah ini dilakukan PUPR tentu saja bekerja sama dengan BNPB terkait penganggaran,” tutur Suharyanto.

Guna mempercepat proses relokasi tersebut, Kepala BNPB meminta kepada Pemerintah Kabupaten Natuna untuk melakukan pendataan. Sehingga apabila telah memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi, proses pembangunan dapat segera dimulai.

Adapun relokasi tersebut dilakukan setelah lebih dari 27 rumah lenyap bak ‘ditelan’ tanah longsor di Kampung Genteng, Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna pada hari Senin (6/3). Tanah longsor itu telah menyebabkan 35 orang hilang, 15 meninggal dunia dan sebanyak 1.300 jiwa mengungsi.

Tingginya curah hujan, kondisi tanah yang labil dan area perbukitan dengan kemiringan yang curam menjadi beberapa faktor pemicu terjadinya bencana tanah longsor tersebut.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya