Soal Kursi Menkominfo, Mahyudin Perindo: Hormati Hak Prerogatif Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Usai ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Mahyudin, menanggapi ramainya isu yang menyebut Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bakal mengisi posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). 

Mahyudin mengatakan, Partai Perindo sangat menghormati hak prerogatif Presiden dalam memilih para pembantunya di kabinet.

"Partai Perindo dalam hal ini menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memilih anak bangsa terbaik sebagai menteri di kabinetnya," katanya, Jumat (19/5/2023).

Untuk itulah tambah Mahyudin, Perindo tidak dalam posisi mendorong-dorong nama kepada presiden, untuk mengisi jabatan menkominfo.

"Kami yakin, Pak Presiden Jokowi dengan segala kejeliannya akan mampu memilih siapa kira-kira anak bangsa terbaik untuk mengisi jabatan tersebut," katanya.

Walau demikian, Mahyudin menegaskan bahwa Perindo siap jika Presiden Jokowi mempercayakan posisi Menkominfo kepada Perindo, sebagai wujud kontribusi dan sumbangsih bagi kemajuan negara.

"Jika dipercaya, pasti Perindo akan siap. Sebagai wujud turut berkontribusi bagi pembangunan negara di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menepis isu soal Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Usai Johnny G. Plate, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Jokowi mengatakan saat ini dirinya menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md.

"Plt (Menkominfo)-nya Pak Menko Polhukam," kata Jokowi kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (19/5/2023).

Dia tak menjawab saat ditanya soal sosok Menkominfo definitif pengganti Johnny G. Plate. Disisi lain, Jokowi mengatakan dirinya menghormati proses hukum yang menjerat Johnny G. Plate.

"Ya kita menghormati kita harus menghormati proses hukum yang ada," ujarnya.

Jokowi meyakini Kejagung akan profesional dan terbuka dalam menangani kasus tersebut.

"Kejagung akan terbuka dan saya yakin bekerja profesional," jelas Jokowi.