Siap Bersaing, Furniture Buatan Warga Binaan Bertengger di E-Katalog

Liputan6.com, Jakarta - Hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pangkalpinang berhasil bertengger di dalam sistem katalog elektronik atau e-katalog yang digagas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Hasil karya tersebut berupa furniture seperti meja bulat, meja lipat, meja kursi anak, pagar pembatas, meja resepsionis dan rak buku. Sementara untuk harganya sendiri berkisar Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta.

Kepala Lapas Pangkalpinang Badarudin sengaja memasarkan produk tersebut ke dalam e-katalog sebagai tindak lanjut dari Surat Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI.

“Produk hasil karya WBP akan kami pamerkan untuk masyarakat umum, di depan Rumah Dinas Walikota Pangkalpinang,” ujar Badarudin, Selasa (2/8/2023).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung, Harun Sulianto mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Lapas Pangkalpinang.

Simak Video Pilihan Ini:

Harun berharap produk tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, sekaligus menjadi motivasi WBP lainnya untuk terus berkarya.

“Dengan dipasarkannya produk karya warga binaan di e-katalog, semoga dapat meningkatkan produktivitas program pembinaan kemandirian di Lapas Pangkalpinang,” ungkap Harun.

Hal senanda juga dikatakan oleh Therie Munadi selaku Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA Pangkalpinang. Pihaknya mengatakan terus menjalin kerja sama dengan CV Aura Bunga Lestari untuk memasarkan produk.

Tak hanya itu, pengawasan oleh petugas juga dilakukan untuk memastikan agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan mampu berdaya saing tinggi.

"Pembuatan furniture oleh warga binaan melalui pengawasan oleh petugas, hal ini guna terciptanya produk yang berkualitas," Therie Munandi.

Sekedar informasi, e-katalog sendiri merupakan sebuah aplikasi yang menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.