Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Belum Dilantik, Oknum 'Calo' Jabatan Sudah Berkeliaran

Liputan6.com, Bengkulu Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Bengkulu terpilih Helmi Hasan - Mian diterjang isu tak sedap. Belum dilantik untuk secara resmi menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, pasangan ini sudah dihadapkan permainan nakal para tim suksesnya. Tujuannya jelas ingin medapatkan keuntungan pribadi menatasnamakan gubernur terpilih.

Ketua tim pemenangan Helmi Hasan - Mian, Muspani mengatakan modus yang dilakukan oleh oknum yang berkeliaran itu dengan berkomunikasi dengan aparatur sipil negara atau ASN dan menjanjikan jabatan eselon dilingkungan Pemprov Bengkulu dengan tarif yang sudah dipatok. Untuk jabatan eselon 4 mereka harus setor uang sebesar Rp50 juta, eselon 3 sebesar Rp100 juta dan untuk pengangkatan tenaga honorer dipatok senilai Rp27 juta.

"Mereka ini sudah bergerilya seperti semut," ungkap Muspani di Bengkulu, Rabu (28/1/2025).

Beberapa oknum juga mendatangi pihak swasta, berkomunikasi dan meminta sejumlah uang dengan janji akan diberikan proyek pemerintah yang didanai oleh APBD Provinsi Bengkulu. Pengusaha lain yang didatangi juga dijanjikan untuk diberikan fasilitas dan kemudahan dalam menjalankan usahanya di berbagai bidang, mulai dari perkebunan, pertambangan dan sektor usaha swasta lain.

Oknum-oknum tersebut sudah dipanggil oleh tim hukum Helmi Hasan - Mian dan mengaku menerima uang tersebut dan diperintahkan untuk dikembalikan. Jika tidak maka, mereka tidak akan segan-segan menyeret oknum tersebut ke persoalan hukum.

Seluruh tim relawan dan partai politik pengusung pasangan Helmi Hasan-Mian sudah menandatangani kesepakatan bersama untuk membentuk tata kelola pemerintahan Provinsi Bengkulu yang bersih dan akuntabel.

"Kesepakatan ini tujuannya untuk menciptakan kondisi good governance selama pemerintahan yang mereka pimpin nanti," jelas Muspani.

Gubernur Provinsi Bengkulu terpilih hasil Pilkada 2024 Helmi Hasan mengaku kaget dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Dia meminta semua pihak untuk tidak memanfaatkan situasi yang bisa saja menjebak diri sendiri. Jangan memanfaatkan situasi dan menjaga jalannya tata pemerintahan sesuai dengan amanat konstitusional.

"Setelah dilantik, tidak ada yang namanya Pungli dan jual beli jabatan," tegas Helmi Hasan.

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu kelahiran Lampung 29 November 1979 ini meminta semua elemen tim sukses dan timpartai politik pengusung untuk menjaga diri dan tidak membebani pasanga gubernur dan wakil gubernur dalam urusan pemerintahan terutama terkait dengan penataan struktur personal pengelola Organisasi Perangkat Daerah atau OPD.

Dia juga meminta para pihak untuk tidak melakukan tindakan sendiri-sendiri menjanjikan sesuatu jabatan, uang atau kedudukan tertentu terhadap siapapun di lingkungan pemerintahan kepada pihak lain mengatasnamakan gubernur.

"Semua usulan, aspirasi dilakukan dengan cara konstruktif melalui mekanisme yang saya bentuk," tegas Helmi Hasan.