Subsidi Gas Melon, Diperlakukan sebagai Bansos Atau Investasi?

Liputan6.com, Semarang - Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menjual langsung LPG 3 kg di agen ternyata menimbulkan penolakan dari masyarakat. Meskipun sebenarnya masyarakat tidak menolak namun hanya menghendaki agar pembelian gas tersebut lebih mudah dan tersedia.

Politikus Partai Golkar, Prof Dr Henry Indraguna menjelaskan bahwa pihaknya sangat memahami kebijakan menteri ESDM Bahlil Lahadahlia tersebut. Selain untuk menekan kebocoran akibat permainan mafia, juga untuk memastikan bahwa subsidi tepat sasaran.

"Permasalahan utama adalah adanya mafia subsidi yang memanfaatkan sistem subsidi elpiji gas melon untuk kepentingan pribadi," kata Henry.

Ia lalu menawarkan langkah pemberantasan mafia subsidi. Pertama, perlunya reformasi kebijakan subsidi LPG dengan mengubah sistem subsidi harga menjadi subsidi langsung kepada target penerima yang berhak.

"Ini dapat membantu mengurangi inclusion error dan arbitrase yang sering terjadi dalam sistem subsidi LPG saat ini," katanya.

Kedua, penajaman target sasaran. Tentu langkah ini sudah dilakukan namun harus terus diupdate dengan mengumpulkan data yang valid dan akurat tentang kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi. Update data ini harus dilakukan berkala.

"Berikutnya, perlu dijajaki dan dicoba memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memonitor distribusi LPG 3 kg ini secara real time," kata Henry.

Sejak era Presiden Joko Widodo, subsidi bahan bakar berupa LPG ini memang disikapi sebagai bentuk bantuan sosial. Ini berbeda dengan era sebelumnya yang menempatkan subsidi sebagai investasi untuk mencapai masyarakat sejahtera.

"Zaman Pak Harto yang diisi teknokrat-teknokrat Golkar, lanjut ke Pak Habibie, Gus Dur, juga ibu Mega menempatkan subsidi bahan bakar, saat itu subsidi minyak tanah dan premium sebagai investasi, bukan bantuan sosial," kata Henry.

Selama ini alur pembayaran subsidi gas LPG 3 kg diterimakan langsung kepada yang mendistribusikan. Dengan mengubah pola subsidi dari subsidi produk menjadi subsidi langsung ke masyarakat, otomatis akan mempersempit ruang gerak mafia distribusi LPG.

"Saya mendapat data bahwa ada agen atau distributor yang nakal. Mereka memang mengajukan pembayaran ke Kemenkeu berdasarkan data yang valid. Namun ketika pengemasan, ternyata yang isi 3 kg dikurangi untuk kemudian diisikan ke tabung besar yang nonsubsidi. Nah, dengan subsidi langsung ke masyarakat, nanti hanya akan ada satu harga saja karena masyarakat sudah menerima subsidi secara langsung sehingga tidak keberatan," kata Henry.

Kebijakan membatasi ruang gerak mafia itu memang harus dilakukan. Pada saatnya para mafia itu tak lagi punya ruang.

"Jadi intinya bukan pada teknis pembelian di warung atau agen atau pangkalan. Tapi secara substansi adalah memotong jalur yang sudah dibuat oleh mafia," kata Henry.