Pakar Hukum Minta RUU KUHAP Dievaluasi, Ini Alasannya

Liputan6.com, Medan - Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diminta untuk dievaluasi.

Permintaan itu disampaikan pakar hukum pidana Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Indra Gunawan Purba.

Menurutnya, evaluasi harus dilakukan lantaran RUU KUHAP berpotensi mempengaruhi sistem penegakan hukum di Indonesia.

Hal itu dikatakan Indra Gunawan dalam acara Forum Group Discussion yang bertema “Politik Hukum Kewenangan Penyidikan Dalam RUU KUHAP”.

Diskusi dilakukan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Politik Fakultas Hukum UISU, Sabtu 22 Februari 2025.

"Saya mendukung untuk dievaluasi, karena KUHAP kita sudah 40 tahun diundangkan. Tentu perlu ada penyesuaian-penyesuaian," kata Indra Gunawan Purba.

Simak Video Pilihan Ini:

Indra Gunawan menilai, dalam RUU KUHAP terdapat beberapa pasal yang terlalu ekstrem perubahannya. Namun, Indra tidak memerinci pasal yang dimaksud.

"Padahal, sebenarnya mungkin perlu dievaluasi bagaimana proses penyidikan dan restorative justice yang mungkin belum terakomodir," sebutnya.

FGD Politik Hukum Kewenangan Penyidikan Dalam RUU KUHAP turut dihadiri sejumlah mahasiswa beberapa universitas dan advokat di Kota Medan.

Pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan, Rina Melati Sitompul, menyambut positif dilaksanakannya diskusi tersebut.

"Ini menjadi satu ajang pendidikan bagi kita sebagai orang-orang hukum. Misalnya RUU KUHAP ini nanti diundangkan, otomatis berharap jangan sampai menjadi polemik," sebutnya.

Kemudian, lanjut Rina, diskusi juga diharapkan bisa memperkuat para pendidik dan mahasiswa untuk memahami tentang RUU KUHAP.

"Ini menjadi sangat positif kalau menurut saya. Untuk pencerahan, kemudian penguatan bagi para mahasiswa," ucapnya.

"Harapannya, dari diskusi ini bisa menjadi masukan. Saat ini kan (RUU KUHAP) masuk dalam tahap proses pembahasan di DPR," tandasnya.