Saham Pemprov DKI di Delta Djakarta Tetap 26 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggabungkan kepemilikan saham di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA), produsen bir menjadi 26,25 persen saham.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis 28 Februari 2019, seperti ditulis Jumat (1/3/2019), kepemilikan saham Delta Djakartaoleh Pemprov DKI Jakarta menjadi 210,20 juta saham atau setara 26,25 persen pada 25 Februari 2019.

Sebelumnya, kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta sebesar 186,84 juta saham atau setara 23,33 persen.

Adapun penggabungan kepemilikan saham Delta Djakarta tersebut milik Badan Pengelolaan Investasi Penyertaan Modal DKI Jakarta (BPI PM) yang genggam 2,91 persen saham Delta Djakarta. BPI PM tersebut dipegang oleh Pemprov DKI Jakarta.

Update

Komisaris Utama PT Delta Djakarta Tbk, Sarman Simanjorang memastikan, pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta tidak menambah kepemilikan saham di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA), salah satu produsen bir.

"Saya sebagai Komisaris Utama mewakili Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak ada penambahan saham di Delta Djakarta. Saham Pemprov DKI Jakarta di Delta Jakarta sebesar 26,25 persen yang dimiliki atas dua institusi yaitu Pemprov DKI Jakarta dan Badan Pengelolaan Investasi Penyertaan Modal DKI Jakarta (BPI PM)," ujar Sarman saat dihubungi Liputan6.com.

Sarman menuturkan, BPI PM DKI Jakarta tersebut merupakan salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebelumnya, kepemilikan saham pemprov DKI Jakarta di Delta Jakarta sebesar 23,34 persen dan BPI PM sebesar 2,91 persen.

Saat ini BPI PM sudah dibubarkan sehingga membuat kepemilikan saham di PT Delta Djakarta Tbk hanya satu entitas nama. Sarman menuturkan, langkah penggabungan kepemilikan saham PT Delta Djakarta Tbk itu bagian proses untuk melepas saham.

"BPI PM itu sudah dibubarkan sehingga digabung (kepemilikan saham-red) jadi satu nama. Jadi kepemilikan saham hanya satu nama bukan dua lagi. Yang punya pemerintah provinsi DKI Jakarta," kata Sarman.

Oleh karena itu, Sarman memastikan tidak ada penambahan saham di PT Delta Djakarta Tbk. “Pastikan tidak ada penambahan saham," ujar dia.

Berdasarkan data RTI per 31 Januari 2019, pemegang saham DLTA antara lain San Miguel Pte Malaysia sebesar 58,33 persen, pemerintah DKI Jakarta sebesar 23,33 persen dan publik kurang dari lima persen sebesar 18,32 persen.

Pada penutupan perdagangan saham 1 Maret 2019, saham DLTA naik 3,91 persen ke posisi 6.650 per saham. Total frekuensi perdagangan saham 34 kali dengan nilai transaksi Rp 103,4 juta.

PT Delta Djakarta Tbk membukukan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan naik 23,21 persen menjadi Rp 232,88 miliar hingga September 2018 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 189,01 miliar.

Penjualan bersih naik sekitar 15,03 persen menjadi Rp 627,78 miliar hingga September 2018. Perseroan membukukan penjualan Rp 545,72 miliar hingga akhir September 2017.

Perseroan membukukan beban pokok penjualan sebesar Rp 173,23 miliar hingga September 2018 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 145,77 miliar.

Hal itu mendorong laba kotor naik menjadi Rp 454,55 miliar hingga September 2018 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 399,94 miliar.

Di sisi lain, beban penjualan perseroan naik menjadi Rp 123,67 miliar hingga akhir September 2018 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 117,92 miliar. Beban umum dan administrasi turun menjadi Rp 58,33 miliar hingga akhir September 2018.

Dengan melihat kondisi itu, laba dasar dan dilusi per saham naik menjadi Rp 291 hingga akhir kuartal III 2018 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 236.

Total liabilitas perseroan tercatat Rp 224,68 miliar pada 30 September 2018 dari periode 31 Desember 2017 sebesar Rp 196,19 miliar. Ekuitas perseroan tercatat Rp 1,17 triliun pada 30 September 2018. Perseroan kantongi kas sebesar Rp 881,95 miliar pada 30 September 2018.

Sebelumnya, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno menyatakan pihaknya berencana menjual saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada produsen bir PT Delta Djakarta Tbk (DLTA).

Sandiaga Uno menuturkan, rencana penjualan saham itu lantaran instansi pemerintahan tidak strategis memilih saham di perusahaan yang tidak menyangkut kepentingan bagi pemerintahan provinsi dan rakyat. Meski pun kinerja dan pengelolaan perushaan itu baik.

"Perusahannya sendiri bagus. Dikelola secara baik tapi tidak pantas dan tidak strategis sebuah pemerintah provinsi memiliki saham di perusahaan yang tidak mengurus harta hidup orang banyak," kata Sandiaga, saat menghadiri penutupan Kongres Ekonomi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 24 April 2017.

Sandiaga melanjutkan, keberadaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ‎dalam perusahaan tersebut juga tidak sesuai dengan visi misinya, yang mengedepankan ekonomi rakyat dan wirausaha.

"Karena tidak sesuai dengan visi kami maju kotanya, bahagia warganya," ucap Sandiaga.

Untuk melepas saham pada perusahaan produsen bir itu, ‎Sandiaga Uno akan menunjuk konsultan yang berpengalaman dalam pelepasan saham.

"Saya akan tunjuk konsultan yang berpengalaman di bidang divestasi," tutur Sandiaga.

Seperti diketahui, berdasarkan data RTI, pemegang saham PT Delta Djakarta Tbk yaitu Pemerintah DKI Jakarta sebesar 23,24 persen hingga 31 Maret 2017.

Tuntaskan Penjualan Saham pada Maret

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan proses penjualan saham pada PT Delta Djakarta bisa selesai pada Maret tahun ini. Rencanannya, DKI Jakarta akan melepas 26,25 persen sahamnya pada perusahaan minuman beralkohol tersebut.

Saat ini, berbagai kajian telah dilakukan untuk segera merampungkan rencana pelepasan saham tersebut.

"Delta kita sedang kajian untuk kita akan lepas. Tapi prosesnya masih kajian. Mudah-mudahan Maret sudah selesai," kata Anies saat ditemui di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Rabu 2 Januari 2019.

Anies mengakui sudah banyak tawaran investor yang ingin masuk ke perusahaan tersebut. Namun, dirinya tak ingin terlalu fokus pada hal tersebut, agar proses pelepasan saham dapat berjalan lebih dulu.

"(Udah ada investor?) Kalau yang berminat banyak, tapi prosesnya kan tidak sederhana. Harus dengan dewan dan lain-lain," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: