Jual Saham Moderna, AstraZenecca Raup Dana Rp 14,27 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - AstraZenecca Plc telah menjual 7,7 persen saham-nya di Moderna Inc senilai lebih dari USD 1 miliar atau sekitar Rp 14,27 triliun (asumsi kurs Rp 14.272 per dolar AS).

Hal ini seiring saham perusahaan bioteknologi Amerika Serikat (AS) itu melonjak karena terobosan vaksin COVID-19. Akan tetapi, laporan tersebut menyebutkan kalau belum jelas kapan AstraZenecca yang berbasis di Inggris menjual kepemilikannya di Moderna.

Mengutip yahoofinance, Senin (1/3/2021), AstraZenecca dan Moderna tidak segera menanggapi permintaan mengenai hal tersebut.

Sebelumnya AstraZenecca mempertahankan kemitraan dengan Moderna dalam perawatan penyakit lain dan dapat menjual vaksin COVID-19 AstraZenecca secara komersial di masa depan jika virus menjadi endemik.

Moderna yang vaksinnya diizinkan untuk penggunaan darurat di AS mengatakan, pihaknya mengharapkan penjualan USD 18,4 miliar dari vaksin COVID-19 pada 2021.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, induk Holding BUMN Farmasi (HBF), Bio Farma beserta anggota HBF Kimia Farma, akan mendatangkan dua jenis vaksin Covid-19 untuk keperluan Vaksin Gotong Royong. Vaksin ini diperuntukan bagi para buruh dan karyawan swasta, serta diberikan secara gratis dari masing-masing perusahaan tempat mereka bekerja.

Program vaksinasi gotong royong ini diharapkan akan mempercepat vaksinasi agar kekebalan kelompok atau herd immunity dapat segera tercapai. Vaksinasi ini dinilai tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi gratis yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

Kedua jenis vaksin yang akan didatangkan oleh Bio Farma dan Kimia Farma adalah Moderna dengan platform m-RNA yang akan didatangkan oleh Bio Farma, dan Sinopharm dengan platform inactivated yang akan didatangkan oleh Kimia Farma.

"Saat ini Holding BUMN Farmasi sudah mulai menjajaki dan melakukan pembicaraan supply vaksin Covid-19 khusus untuk program vaksinasi gotong royong yaitu dengan Sinopharm dari Beijing China dengan platform in-activated, dan Moderna dari Amerika dengan platform mRNA," kata Juru Bicara Bio Farma, Bambang Heriyanto, dikutip dari keterangannya pada Snein (1/3/2021).

"Pengadaan vaksin dari Sinopharm rencananya akan dilakukan oleh anak perusahaan Holding Farmasi, PT Kimia Farma Tbk sedangkan Moderna, pengadaannya akan dilakukan oleh Induk Holding BUMN Farmasi, Bio Farma", sambungnya.

Bambang menambahkan, peraturan vaksinasi gotong royong ini sudah tertuang dalam Permenkes No. 10 Tahun 2021, dengan jenis vaksin Covid-19 yang berbeda dengan jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi program pemerintah.

"Dengan demikian, kami akan berkoordinasi erat dengan berbagai pihak, terutama Kementerian Kesehatan untuk menyiapkannya agar bisa berjalan lancar dan baik. Vaksin gotong royong tidak akan menggunakan vaksin yang sama yang digunakan untuk program pemerintah," tutur Bambang.

Sama dengan jenis vaksin untuk pemerintah, vaksin Covid-19 gotong royong pun tetap harus mendapat persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization), atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Adapun Bio Farma sudah menerima bulk vaksin Covid-19 dari Sinovac sebanyak 25 juta dosis yang terkirim dalam dua gelombang. Gelombang pertama sebanyak 15 juta dosis sudah tiba pada 12 Januari 2021, dan 10 juta dosis datang pada 2 Februari 2021 yang lalu.

Supply bulk vaksin dari Sinovac ini akan datang secara bertahap sebesar 140 juta dosis hingga akhir Juli 2021 mendatang.

Bahan baku sebanyak 15 juta dosis sudah selesai seluruhnya diolah di fasilitas fill and finished Bio Farma. Sedangkan untuk bahan baku yang sebanyak 10 juta dosis, sudah mulai diproduksi pada 13 Februari 2021 yang diperkirakan akan selesai pada 20 Maret 2021.

Dari jumlah yang telah diproses tersebut, sampai dengan (27/2) sebanyak 20 bets pertama sudah selesai diproduksi. Badan POM sudah mengeluarkan lot release untuk 8 bets atau setara 7,2 juta dosis, yang akan didistribusi ke 34 provinsi.

Berdasarkan evaluasi hingga saat ini, semuanya masih terkendali dan berjalan baik sesuai rencana, termasuk pendistribusian ke lokasi-lokasi terluar dan terpencil.