RTBFGE 2025: Perempuan Berdaya, Ekonomi Melesat

Liputan6.com, Jakarta - Dalam rangka merayakan International Women’s Day (IWD) 2025, Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan Indonesia Global Compact Network (IGCN), UN Women, The International Finance Corporation (IFC), dan Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) akan menyelenggarakan acara tahunan Ring the Bell for Gender Equality (RTBFGE) 2025 – “How to Maintain Work-Life Integration: Policies that Empower Women.”

Kegiatan RTBFGE 2025 turut diikuti oleh 117 bursa efek di seluruh dunia yang menjadi anggota World Federation of Exchange (WFE) dan Sustainable Stock Exchanges (SSE).

Acara ini dibuka dengan sambutan dari Komisaris Utama PT Bursa Efek Indonesia, Nurhaida, yang menegaskan pentingnya momentum Hari Perempuan Internasional sebagai pengingat perjuangan dan pencapaian perempuan di seluruh dunia.

"Hari ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga seruan untuk bertindak demi mendorong tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia," ujar Nurhaida dalam RTBFGE 2025, Jumat (7/3/2025).

"Dalam dunia kerja, kita masih menghadapi hambatan struktural seperti bias gender dan peran ganda perempuan yang sering kali menghambat partisipasi penuh mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung perempuan dalam menjalankan peran mereka di pekerjaan dan keluarga sekaligus,” ia menambahkan.

Nurhaida juga menyoroti pentingnya memperhatikan tidak hanya perempuan di level manajemen, tetapi juga perempuan di sektor UMKM yang sering kali menghadapi tantangan lebih besar dalam mengakses peluang ekonomi.

"Sebagai perempuan yang berkegiatan di sektor keuangan dan industri lainnya, kita juga perlu memikirkan perempuan yang berada di sektor UMKM. Banyak dari mereka yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bekerja atau mendapatkan akses ke sektor keuangan formal. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa kebijakan yang kita dorong juga mencakup perempuan di berbagai lapisan ekonomi,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kesetaraan gender, Bursa Efek Indonesia telah menerapkan berbagai inisiatif, termasuk Gender Equality Assessment Results and Strategies (GEERS), kebijakan cuti melahirkan dan perawatan, hybrid working arrangement, serta berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kesiapan perempuan dalam mengambil peran strategis di dunia kerja.

Nurhaida menutup sambutannya dengan harapan agar forum ini dapat menjadi wadah inspirasi dan kolaborasi bagi semua pihak untuk mempercepat terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan di dunia kerja.

“Mari kita jadikan forum ini sebagai wadah inspirasi dan kolaborasi agar kita dapat melangkah bersama menuju masa depan yang lebih adil dan lebih setara. Selamat Hari Perempuan Internasional, maju terus perempuan Indonesia, semakin berdaya, berkarya, dan bersinar!” seru Nurhaida.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Ratna Susianawati, mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyoroti peran penting sektor bisnis dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan perempuan.

"Kami sangat mengapresiasi inisiatif ini. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi internasional seperti UN Women dan IFC sangat krusial untuk memastikan perempuan memiliki akses, partisipasi, serta peluang yang setara dalam pembangunan ekonomi,” kata Ratna.

Ia juga menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan, tetapi tanggung jawab bersama yang melibatkan semua pihak, termasuk laki-laki.

Dengan semakin banyak perempuan yang berdaya dan anak yang terlindungi, Indonesia dapat bergerak lebih cepat menuju visi Indonesia Emas 2045. Diskusi ini menjadi wadah untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun strategi jangka panjang.

Salah satu agenda penting yang menjadi sorotan adalah partisipasi Indonesia dalam Sidang ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW) di New York.

Forum ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengevaluasi implementasi Beijing Platform for Action yang telah berjalan selama 30 tahun. Indonesia, sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dari hampir 280 juta penduduk Indonesia, dua pertiganya adalah perempuan dan anak.

"Jika kelompok ini tidak menjadi prioritas, bagaimana kita bisa mencapai visi 2045?," ujar seorang pejabat dalam diskusi tersebut.

Oleh karena itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

Dari delapan agenda prioritas pemerintahan ke depan, dua di antaranya menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Salah satu strategi yang terus didorong adalah pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Hal ini mencakup akses yang setara bagi perempuan dalam ekonomi, pendidikan, dan posisi kepemimpinan. Sektor ekonomi juga menjadi perhatian utama. Saat ini, partisipasi angkatan kerja perempuan masih didominasi oleh sektor informal, yang sering kali tidak dihitung dalam indikator ekonomi formal.

"Kerja-kerja perempuan dalam sektor perawatan atau care economy masih belum sepenuhnya diakui, padahal kontribusinya sangat besar,” ujar Ratna.

Oleh karena itu, upaya pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi menjadi agenda penting yang terus diperjuangkan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sendiri telah menargetkan tiga kelompok perempuan yang menjadi fokus program pemberdayaan ekonomi, yakni perempuan prasejahtera, perempuan penyintas bencana, dan perempuan korban kekerasan.

Dengan sinergi lintas sektor, diharapkan aksesibilitas bagi kelompok ini dapat terus ditingkatkan. Selain itu, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan besar.

Data survei menunjukkan angka kekerasan masih tinggi dan kerap menjadi fenomena gunung es. Oleh karena itu, pendekatan komprehensif yang mencakup pencegahan, perlindungan, serta pemberdayaan korban terus didorong.

Di tingkat internasional, Indonesia juga telah memainkan peran aktif dalam forum global seperti G20 dan Women 20 (W20). Melalui platform ini, Indonesia berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender di dunia kerja dan sektor ekonomi.

Di penghujung diskusi, para peserta sepakat perjuangan kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi merupakan kerja sama antara laki-laki dan perempuan.

"Gerakan ini bukan hanya gerakan perempuan semata, tetapi gerakan kolaborasi. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan media menjadi kunci utama,” ujar Ratna.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah dan akan dilakukan, diharapkan kesetaraan gender di Indonesia semakin nyata, sehingga perempuan memiliki ruang yang aman dan nyaman untuk berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Seperti yang selalu digaungkan, “Ketika perempuan berdaya, anak terlindungi, maka Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi,” ujar Ratna.