Sempat Ada Gejolak Asrama di Kalasan, Begini Tanggapan Wakil Wali Kota Surabaya

Liputan6.com, Surabaya - Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana menyampaikan tidak mengeluarkan pernyataan apapun terkait masalah yang terjadi di Surabaya menjelang HUT ke-74 RI.

"Saya tidak mengeluarkan pernyataan apapun terkait mahasiswa Papua harus dipulangkan. Selama kisruh itu berlangsung saya pun tidak berada di lokasi,” tutur dia, Senin (19/8/2019). 

Sebelumnya pada Jumat 16 Agustus 2019, sekitar pukul 14.00 WIB ada masyarakat yang menemukan bendera Merah Putih dalam kondisi rusak di depan Asrama Papua, Jalan Kalasan, Surabaya.

Kemudian penemuan perusakan bendera yang dipasang oleh warga sekitar tersebut viral di media sosial. Selain itu, memancing reaksi sejumlah organisasi masyarakat di Surabaya.

Sekitar 500 orang dari ormas FKPPI, PP dan Hipakad berkumpul di depan Asrama Papua sehingga terjadi lempar-lemparan batu. Aparat pun memediasi kedua pihak dengan meminta ormas yang tergabung dalam kegiatan itu untuk menempuh jalur hukum.

Pada Jumat 16 Agustus 2019 pukul 21.00 WIB, massa yang terkumpul di Kalasan, sudah membubarkan diri dan perwakilannya membuat laporan ke Polrestabes Surabaya. Pada Sabtu pagi, 17 Agustus 2019, sekitar 100 anggota kepolisian, Koramil dan Satpol PP disiagakan di Asrama Papua untuk memastikan tidak ada gangguan bagi warga Papua.

Kombes Pol Sandi Nugroho, Kapolrestabes Surabaya menuturkan, pihaknya masih mencari kebenaran mengenai masalah yang dimulai dari media sosial ini.

"Hari ini kami bersama Ketua RT, RW, camat, dan perwakilan warga Papua di Surabaya masih mengkonfirmasi benar atau tidaknya. Alat bukti yang ada juga akan kami kumpulkan," ujar Sandi, dilansir dari suarasurabaya.net, Sabtu, 17 Agustus 2019.

Suasana Asrama Papua di Jalan Kalasan pun kembali mencekam pada Sabtu 17 Agustus 2019. Puluhan massa dari sejumlah ormas, petugas linmas, polisi dan warga terlihat memadati jalan di depan asrama Papua di Jalan Kalasan itu. Polisi juga menembakkan gas air mata untuk menjemput puluhan penghuni asrama.

Puluhan mahasiawa diangkut ke dalam tiga truk polisi. Mereka keluar sambil mengangkat kedua tangannya. Berdasar keterangan dari Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya, Piter Frans Rumaseb, kalau sebanyak 40 mahasiswa (43 mahasiswa-update-red) diangkut untuk dimintai keterangan di Mapolrestabes Surabaya. Ketegangan ini lanjutan dari aksi sejumlah ormas di Surabaya, Jumat 16 Agustus 2019.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung Mangera membantah ada isu rasis dengan ucapan kata yang tidak berkenan terhadap mahasiswa Papua.

"Kami jelaskan tidak ada anggota kepolisian yang menyampaikan hal tersebut (rasis). Kalaupun ada OKP (organisasi kepemudaan) kami akan lakukan penyelidikan," ujar Barung. 

Barung juga menegaskan, tidak ada penindasan dengan kata-kata rasis kepada mahasiswa Papua seperti isu yang beredar.

Mengenai aksi memprotes tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya yang digelar di beberapa kota di Papua dan Papua Barat, polisi berharap masyarakat melihat secara objektif terkait dugaan tindakan rasisme tersebut.

"Kepada masyarakat agar melihat secara objektif apa yang terjadi agar tidak terpancing sosial media, terpancing isu-isu yang tidak benar," kata Barung.

Barung juga mengatakan, hingga saat ini polisi tidak melakukan penahanan terhadap mahasiswa Papua, tapi hanya mengamankan puluhan mahasiswa Papua yang ada di Surabaya agar tidak terjadi bentrok dengan organisasi masyarakat.

Pengamanan pun tidak berlangsung lama, karena pada malam harinya para mahasiswa telah dipulangkan.

"Kami tegaskan tidak ada penahanan, tidak ada penangkapan, yang ada kami mengamankan 43 mahasiswa tersebut dikarenakan situasi di mana ada masyarakat dan beberapa OKP, ormas akan masuk. Kalau tidak diamankan, akibatnya justru terjadi bentrok masyarakat dengan mahasiswa," tutur Barung.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa meminta maaf atas insiden mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur hingga berbuntut panjang dengan ada aksi Jayapura, Papua dan Manokwari, Papua Barat.

Khofifah menyampaikan, ada informasi yang terkonfirmasi dari sejumlah elemen masyarakat, yang kemudian menimbulkan sensitivitas adalah ada kalimat-kalimat yang kurang sepantasnya itu terucap.

"Saya ingin menyampaikan bahwa itu sifatnya personal, itu tidak mewakili suara masyarakat Jawa Timur," tutur Khofifah, Senin 19 Agustus 2019.

"Oleh karena itu saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas nama masyarakat Jawa Timur. Sekali lagi itu tidak mewakili masyarakat Jawa Timur," Khofifah menambahkan.