Risma Dorong Penerima Bantuan Non Tunai Asal Surabaya Berwirausaha

Salah satu warga yang mendapatkan tawaran dari Mesos Risma yaitu Triyono (27) warga Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya.

oleh Dian Kurniawan diperbarui 16 Jan 2022, 09:55 WIB
Diterbitkan 15 Jan 2022, 10:54 WIB
risma
Menteri Sosial Tri Rismaharini (Ist)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengajak Penerima Bantuan Non Tunai (PBNT) yang masih berusia muda untuk menjadi seorang wirausaha.

Salah satu warga yang mendapatkan tawaran dari Mesos Risma yaitu Triyono (27) warga Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Pelaku seni Reog ini diajak Mensos Risma ke Jakarta untuk mengembangkan minta bakatnya.

"Alhamdulillah senang sekali mendapatkan tawaran dari Bu Risma ke Jakarta. Insya Allah saya akan berangkat ke Jakarta. Karena selama pandemi Covid-19 ini tanggapan seni Reog sepi," ujarnya di Kantor Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Senin (27/12/2021).

Sementara itu, Mensos Risma mengaku melihat banyak penerima manfaat yang masih muda di Surabaya. "Sayang kalau mereka hanya menerima bantuan, kalau dia bekerja pasti kapasitasnya lebih besar dan dia bisa mendapatkan uang yang lebih besar juga," tuturnya.

"Jadi karena itu tadi saya tawarkan untuk mereka buka usaha atau bekerja. Ternyata banyak juga yang mau menerima tawaran itu," ucap Mensos Risma.

Selain itu, Mensos Risma juga mengaku melakukan pengecekan secara langsung pencairan PBNT ke Kecamatan Tambaksari ini lantaran banyak permasalahan yang dialami warga yaitu belum menerima kartu PKH/ BPNT.

"Permasalahan pertama yaitu banyak yang belum terima kartu. Kalau belum nerima kartu, merek kesulitan terutama mengambil yang untuk kartu sembako atau BPNT," tuturnya.

Selain itu, lanjut Mensos Risma, warga penerima manfaat banyak yang tidak kalau sebetulnya kartu sembako atau BPNT itu dari pemerintah diberikan secara dua kali ekstra dalam rangka PPKM.

"Nah kadang itu tidak terambil, sehingga tadi saya cek itu ternyata bisa ambil. Nah kemudian boleh dobel antara BPNT dan PKH. Kalau PKH dengan BST tidak boleh karena BST itu untuk saat pandemi," katanya.

"Jadi artinya kalau dia nerima PKH dia boleh nerima BPNT. Seringkali masyarakat mengambil hanya PKH saja, BPNT lupa. Padahal ada dua ekstra, dua bulan, dua dikali dua ratus ribu itu bisa diambil," ucap Mensos Risma.

Mensos Risma mengatakan, kemungkinan pemberitahuan pencairan bantuan ini mendadak sehingga banyak warga penerima manfaat yang belum datang ke sini. "Tapi saya sudah minta ke bank BNI harus diselesaikan, karena ini sudah akhir tahun, harus bisa direalisasikan," ucapnya.

Mensos Risma melanjutkan, permasalahan berikutnya adalah karena banyak juga kartu maupun buku tabungan yang belum tercetak.

"Karena itu warga yang belum mendapat kartu saat ini saya sudah komunikasi dengan direktur BNI pusat akan disiapkan kartu instan yang nanti akan bisa dicairkan uangnya," ujarnya.

Mensos Risma menjelaskan, permasalahan tersebut harus segera diselesaikan karena kalau tidak warga penerima manfaat akan ke bank dulu untuk mengambil kartu aslinya. "Sementara ini kita cairkan dulu uangnya tapi dengan kartu dari bank," ucapnya.

"Warga penerima manfaat harus mengambil kartunya ke bank supaya pada bulan berikutnya mereka bisa mencairkan uangnya," ujar Mensos Risma.

Dikonfirmasi mengenai birokrasi pencairan, Mesos Risma mengaku memang terlalu rumit dan kasihan warga miskin yang tidak terlalu familiar dengan sistem pencairan seperti ini.

"Tapi tadi saya sudah komplain dengan bank BNI dan bank menyatakan siap membantu menyiapkan segala sesuatu yang menjadi kekurangan warga penerima manfaat," ucapnya.

"Saya juga sudah kontak langsung dengan direktur BLT pusat, dan saya nanti bicara dengan kepala kantor cabang, Insya Allah permintaan saya dipenuhi dan mereka janji untuk diselesaikan," ujar Mensos Risma.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya