Terjaring OTT KPK, Golkar Diminta Nonaktifkan Sahat Tua Simanjuntak

Dekan Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura ini mengingatkan, bagaimana pun jarang ada kasus OTT KPK tidak terbukti. Bahkan selalu inckracht, karena selalu valid dan terbukti.

oleh Liputan6.com diperbarui 15 Des 2022, 21:46 WIB
Diterbitkan 15 Des 2022, 21:46 WIB
Wakil Ketua DPRD Jatim tersangkat OTT tiba di KPK
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Sahat mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Ia juga tampak membawa tas berisi baju. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Surabaya - Pengamat politik dari Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdus Salam mengungkapkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim Sahat Tua Simanjuntak (STS), bisa menggerus electoral partai yang bersangkutan.

"Langkah aman Golkar menyikapi kasus ini dengan melakukan penonaktifan Sahat dalam jabatan politiknya. Hal itu bisa mereduksi pengaruh buruk terhadap partai," kata pria yang akrab disapa Cak Rokim itu, Kamis (15/12/2022).

Dekan Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura ini mengingatkan, bagaimana pun jarang ada kasus OTT KPK tidak terbukti. Bahkan selalu inckracht, karena selalu valid dan terbukti.

Fakta ini bisa menjadi pertimbangan partai mengambil langkah progresif, selama ini jika ada kader partai terkena kasus itu umumnya langsung dinonaktifkan.

"Ya semua kembali ke Golkar bagaimana berhitungnya, tetapi menurut saya korupsi OTT KPK harusnya menjadi cases force major. Sehingga penanganannya juga harus progresif," ujar Rokim.

Kader muda NU asal Lamongan ini menambahkan, dampak negatif kasus OTT KPK ini akan memudar kalau ada kasus baru yang lebih besar di Jatim. Tapi bila tidak ada kasus baru yang lebih besar, maka ini akan menjadi pengaruh negatif bagi Golkar.

Pengaruh buruk itu akan massif pada wilayah urban, yang masyarakatnya rasional dan melek teknologi informasi. Karena terpaan informasinya relatif tinggi.

"Sementara di wilayah rural, pengaruh buruknya tidak terlalu signifikan. Karena intensitas informasinya tidak setinggi wilayah urban," pungkasnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Pendampingan Hukum

Ketua DPD Partai Golkar Jatim Muhammad Sarmuji mengakui kalau kader senior Golkar yang terkena OTT KPK adalah Sahat Tua Simanjuntak. Sarmuji siap memberikan pendampingan hukum kepada Sahat bila ia mengajukan permohonan bantuan hukum kepada partai.

Sementara itu, Sahat telah dibawa ke kantor KPK di Kuningan bersama sejumlah orang lainnya. Ia tertangkap tangan pada Rabu 14 Desember 2022 malam, di lingkungan komplek kantor DPRD Jatim. Petugas telah menyegel ruangan Sahat di lantai dua gedung DPRD Jatim, beserta ruangan Kasubag Risalah, Afif di lantai yang sama.

 

 

Infografis Deretan Kepala Daerah Terkena OTT KPK. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Deretan Kepala Daerah Terkena OTT KPK. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya