Setelah 5 Tahun, Jember Akhirnya Kembali Raih Opini WTP 2022

Liputan6.com, Jember Pemerintah Kabupaten Jember akhirnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), setelah lima tahun tidak pernah meraihnya. Terakhir, pada 2021 Jember mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Bupati Jember Hendy Siswanto menyatakan, opini WTP  menjadi catatan adanya peningkatan standar akutansi pemerintahan serta efektivitas sistem pengendalian internal dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hendy menyampaikan opini WTP ini merupakan buah manis kekompakan seluruh pejabat di Jember dalam meningkatkan pelaporan serta tata kelola keuangannya pada OPD masing-masing.

“Upaya sinergis ini akan kami lanjutkan sebagai bukti pembenahan sistem anggaran pemerintahan yang efektif, bersih dan transparan,” katanya, Jumat (26/5/2023).

Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2022 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur dilaksanakan di Auditorium Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Timur Jalan Raya Juanda Sidoarjo ini, dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan seluruh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menerangkan bahwa opini WTP ini merupakan kado yang sangat istimewa untuk masyarakat Jember.

“2017 loh, terakhir Jember dapat WTP dan baru sekarang dapat lagi. Ini merupakan penantian yang sangat lama,” paparnya.

Belum lagi, jajaran DPRD selama ini memang memperketat pengawalan.

“Saya juga pernah statemen, kalau tidak bisa ditindaklanjuti, sampai kiamat tidak bakal WTP,” ujarnya. Beruntung, upaya jajaran Pemkab Jember dinilai sangat luar biasa. Alhasil, opini WTP dapat diraih," sambungnya.

Ketua DPRD Itqon Syauqi juga mengungkapkan sejumlah adanya hal unik saat mengawal persoalan.

“Yang paling berkesan adalah yang Rp 107 M itu. Sesuatu yang menurut saya sama sulitnya seperti membangun piramida. Tapi Alhamdulillah sudah terselesaikan,” jelasnya.

Lebih lanjut berdasar data BPK Jatim, predikat opini WTP merupakan wujud pertanggungjawaban tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, informatif dalam meningkatkan kepercayaan publik, mendorong investasi, meningkatkan kemandirian fiskal daerah, dan salah satu kriteria utama pemberian dana insentif daerah untuk kesejahteraan masyarakat.