Ketua DPRD Kota Malang Endus Adanya Politisasi ASN untuk Menangkan Calon Pilkada 2024

Liputan6.com, Malang - Legislator mencium aroma pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Kota Malang untuk pemenangan salah satu kandidat dalam Pilkada Serentak 2024. Anggota dewan bahkan sampai menyebut ada partai politik ASN.

Ketua DPRD Kota Malang I Made Rianadiana Kartika menyebut ada politisasi ASN yang dengan sengaja dikerahkan agar mendukung dan memenangkan salah satu nama calon Pilkada Kota Malang 2024. Itu berdasarkan dari keterangan yang didapatkannya.

"Ada pengerahan ASN yang menurut staf, kepala bidang dan lainnya di Pemkot Malang itu diarahkan oleh Sekretaris Daerah," kata Made, Kamis, 25 Juli 2024.

Menurutnya, tindakan Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso itu untuk mendukung Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat yang sudah mengajukan surat pengunduran diri ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) karena maju Pilkada 2024. 

"Sudah jelas Pj Wali Kota mundur untuk running pilkada. Jadi hentikan semua kegiatan bersifat sosialisasi," urai dia.

Indikasi pengerahan itu, menurut Made juga terlihat dengan atribut kaos bergambar Wahyu Hidayat di sejumlah acara. Disertai slogan dan visi 'Berselaras untuk Kota Malang Berkelas' mirip kampanye pemilu.

"Katanya kaos tidak pakai APBD, dari kantong pribadi kepala dinas. Itu kan aneh, untuk apa tujuannya," ujar dia.

DPRD memperingatkan ASN menjaga netralitasnya dalam kegiatan politik praktis yang tegas diatur perundangan. Bila para pejabat itu masih bandel, maka akan dilaporkan Pemprov Jawa Timur, Mendagri dan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Kalau tidak bisa diperingatkan, ya akan kami laporkan ke jenjang atas," tutur Made.

Dia menyebut cara - cara para pejabat di Balai Kota Malang itu jelas mengarah politik praktis. Seperti membentuk parpol ASN, memobilisasi seluruh SDM demi memenangkan salah satu calon dalam Pilkada Kota Malang 2024.

"Kami tidak mau di Kota Malang muncul parpol baru yakni parpol ASN di Balai Kota, itu tidak boleh. Hanya parpol di DPRD yang boleh berpolitik," katanya.

DPRD Kota Malang menjadwalkan memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Malang. Tujuannya, pendalaman penggunaan anggaran termasuk sumber dana pengadaan kaos di setiap acara Pj Wali Kota Malang.

"Rencananya mulai Senin depan. Nanti setiap komisi di DPRD akan mempertajam lagi," ujar Made.

Tiga dari tujuh fraksi di DPRD Kota Malang juga kompak menyoroti profesionalitas dan netralitas ASN Pemkot Malang. Sorotan itu muncul dalam Sidang Paripurna Pandangan Akhir Fraksi Terhadap Rancangan KUPA-PPAS APBD Perubahan 2024 di Gedung DPRD, Kamis, 25 Juli 2024.

Apalagi penetapan rancangan KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ini bertepatan dengan berlangsungnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Sehingga rawan terjadi penyimpangan untuk kepentingan tertentu.

"Kami mendorong Pemkot Malang dan seluruh ASN bekerja profesional terutama jelang Pilkada 2024 ini. Menjaga netralitas dan fokus pada pemenuhan target APBD," kata Ketua Fraksi PKS, Bayu Rekso Aji.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti agar perubahan anggaran yang telah disepakati dilaksanakan transparan dan berintegritas. Sebab sekarang sudah masuk kontestasi politik pemilihan kepala daerah.

"Jangan sampai menguntungkan salah satu kandidat calon. Netralitas ASN harus bisa dipertanggungjawabkan," kata ketua Fraksi PDIP, Eko Hardiyanto.

Ketua Fraksi PKB, Ahmad Farih Sulaiman dalam pandangan akhirnya menyampaikan Pemkot Malang harus bijaksana dan profesional dalam menyusun dan merancang kegiatan bertepatan tahun politik ini.

"Jangan sampai ada penyimpangan yang bisa mendatangkan masalah di kemudian hari," kata dia.

PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dalam sejumlah kesempatan menegaskan bisa bersikap netral, termasuk para ASN di lingkungan Pemkot Malang. Bisa memilah mana pekerjaan sebagai Pj Wali kota maupun sebagai kandidat peserta Pilkada.

"Insya allah bisa membedakan mana yang harus saya lakukan," ucap dia.