Facebook Blokir Pemimpin Militer Myanmar

Liputan6.com, Jakarta - Facebook memblokir sejumlah akun milik petinggi militer Myanmar baru-baru ini. Akun-akun ini dianggap membantu mengobarkan ketegangan etnis dan agama di Myanmar.

Dalam unggahan blog-nya, Facebook mengakui selama ini telah lamban dalam memproses terkait situasi di Myanmar. Di negara tersebut, minoritas umat muslim Rohingya menjadi target genosida dipicu propaganda yang diunggah di jejaring sosial besutan Mark Zuckerberg.

Mengutip laman The Verge, Kamis (30/8/2018), dalam sebuah laporan investigasi oleh PBB, investigator menuding militer Myanmar melakukan tindakan kejahatan berat yang melanggar hukum internasional.

Kejahatan berat yang dimaksud antara lain adalah pembunuhan massal alias genosida, pemerkosaan, hingga penghancuran seluruh desa.

Mengutip temuan PBB, Facebook dalam unggahan blog-nya berjudul 'Menghapus Petugas Militer Myanmar dari Facebook' mendeskripsikan, kejahatan etnis di Myanmar sangat mengerikan. Untuk itu, Facebook berupaya menghindari penyalahgunaan Facebook di Myanmar.

"Facebook menghapus 18 akun dan 52 halaman yang diikuti oleh 12 juta orang," demikian pernyataan dalam unggahan blog Facebook.

Beberapa akun yang dihapus antara lain adalah milik komandan militer Myanmar Jenderal Senior Ming Aung Hlaing serta jaringan berita resmi militer Myawady.

Sebelumnya, para ahli telah meningkatkan alarm tentang peran Facebook dalam memicu kekerasan etnis di Myanmar sejak 2014.

Mereka melihat bagaimana Facebook telah dimanfaatkan untuk menyebarkan hoax, meme, dan informasi salah mengenai penduduk Rohingya, hingga mengkoordinasi tindakan kekerasan massa.

* Update Terkini Asian Games 2018. Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini

Facebook sendiri merespons masalah ini dengan lambat. Perusahaan yang bermarkas di Menlo Park, California, AS ini telah meningkatkan jumlah moderatornya yang berbahasa Birma.

Sebelumnya pada tahun 2015 jumlah moderator berbahasa Birma sebanyak dua orang.

Kemudian pada tahun ini jumlahnya ditingkatkan jadi 60 orang. Tujuannya untuk menyaring konten-konten yang berpotensi memecah persatuan di Myanmar.

Sayangnya, hal ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat untuk mencegah berlangsungnya genosida terhadap suatu etnis.

Bahkan, fitur pelaporan Facebook dianggap tak mampu mengatasi hate speech yang menarget etnis Rohingya dan minoritas lainnya

Aktivis HAM mengatakan, situasi di Myanmar sangatlah panas dan sulit membedakan antara pengguna Facebook yang berbagi informasi atau pun mereka yang mencoba menebarkan kebencian terhadap satu etnis.

"Anda telah melaporkan ke Facebook, tetapi mereka tidak melakukan apapun," kata seorang peneliti lokal.

(Tin/Isk)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: