Sasar Pelaku UMKM di Wilayah 3T, Kemkominfo Luncurkan Program Pelatihan Digital

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) baru saja meluncurkan Program Pelatihan UMKM Digital yang ditujukan bagi para pelaku UMKM dengan memanfaatkan platform digital dalam berbisnis. 

Program ini digelar bersama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA).

"Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memperkuat sekaligus memberdayakan pelaku UMKM," tutur Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, saat peluncuran program ini secara virtual, Senin (5/10/2020).

Lebih lanjut dia mengatakan program pendampingan ini ditujukan untuk pelaku UMKM yang berada di luar Pulau Jawa, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) termasuk Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

"Melalui program ini, wilayah 3T dan Daerah Pariwisata Super Prioritas bisa mendapatkan keberhasilan yang sama seperti di Pulau Jawa. Selama ini, lima provinsi yang berhasil on-boarding berada di Pulau Jawa, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten," tuturnya melanjutkan.

Untuk itu, program pelatihan bagi UMKM ini hadir dengan materi yang komprehensif. Digelar mulai 5 Oktober hingga 12 Desember 2020, program ini menyediakan 60 modul latihan yang akan diberikah oleh para pratiksi ternama dan kredibel.

Dalam kesempatan yang sama, Johnny juga mengatakan program ini mengusung semangat keberagaman dan penghargaan pada lokalitas. Hal itu dapat dilihat dari dua agenda besar dalam program ini.

Pertama, program pendampingin ini menitikberatkan pada keberagaman potensi lokal UMKM/UMI di daerah sasaran.

“Melalui program ini, peserta diharapkan dapat memaksimalkan karakteristik dan keunikan perekonomian lokal di kawasannya, sebagai nilai tambah untuk pengembangan usahanya,” tuturnya.

Selain itu, fokus program ini adalah memberikan perhatian pada kondisi pelaku UMKM yang beragam. Jadi, program ini mencakup seluruh pelaku UMKM yang ada di Indonesia, baik pelaku UMKM tahap awal hingga yang sudah kuat.

"Bagi UMKM yang berada di tahap awal, mereka diarahkan dalam program prioritas lokal untuk dapat bersaing di skala wilayah setempat. Sementara yang sudah kuat, diarahkan ke program prioritas nasional agar dapat melebarkan sayap di tingkat nasional," tuturnya.

Kehadiran program ini sekaligus menjadi cara untuk menciptakan ruang internet Indonesia yang lebih sehat. Terlebih, program ini pendukung pembangunan infrastruktur internet di lebih dari 9.000 titik di seluruh Indonesia, baik lewat BTS maupun satelit.

"Jadi di titik-titik tersebut, program ini dapat meningkatkan kapasitass masyarakat, terutama pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan sarana telekomunikasi secara optimal," tutur Johnny melanjutkan.

Terlebih, data dari Badan Pusat Statistik menyatakan pelaku UMKM Indonesia berkontribusi hingga 60,34 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional. Namun dari total sekitar 60 juta pelaku UMKM, baru ada 14,6 persen yang hadir di platfrom digital.

Padahal dari data terbaru Kementerian Koperasi dan UKM, pada April 2020 aktivitas perekonomian digital meningkat pesat. Pada April 2020 kenaikannya mencapai 480 persen dibandingkan pada Januari 2020.

"Merespons peluang tersebut, pemerintah terus mengupayakan program pendampingkan UMKM untuk melakukan perluasan aktivitas bisnis ke ruang digital atau yang disebut dengan digital onboarding," ujar Johnny.

(Dam/Ysl)