Twitter Tangguhkan Lebih dari 70 Ribu Akun Terkait Teori Konspirasi QAnon

Liputan6.com, Jakarta - Twitter secara permanen telah menangguhkan lebih dari 70.000 akun yang sebagian besar aktif dalam membagikan konten teori konspirasi QAnon.

Raksasa media sosial itu mengatakan hal tersebut dilakukan sebagai salah satu dari beberapa langkah keamanan setelah terjadi kerusuhan Capitol, belum lama ini.

Twitter mengungkapkan, sebagian besar dari 70.000 akun yang ditanggukan, rata-rata dioperasikan oleh satu pengguna.

"Akun itu terlibat dalam berbagi konten berbahaya terkait QAnon dalam skala besar dan terutama didedikasikan untuk penyebaran teori konspirasi," kata Twitter dalam sebuah posting blog perusahaan, sebagaimana dikutip New York Post, Selasa (15/1/2021).

Twitter mencatat ada beberapa penggunanya yang mengalami perubahan dalam jumlah pengikut setelah perusahaan menyikapi teori konspirasi QAnon.

Sebagai innformasi, QAnon adalah keyakinan tak berdasar bahwa dunia dijalankan oleh komplotan rahasia pedofil pemuja setan. Gerakan itu bahkan menganggap virus corona adalah konspirasi dari komplotan tersebut.

Di sisi lain, Twitter juga meningkatkan penegakan terhadap posting-an yang membagikan informasi palsu tentang pemilu 2020, di mana saat ini Kongres telah mensertifikasi kemenangan Presiden terpilih Joe Biden.

Tindakan lain yang diambil Twitter termasuk melarang pengguna fitur replying, menyukai atau me-retweet posting yang telah ditandai sebagai pelanggaran, dan melarang topik trending tertentu yang melanggar aturan platform.

Sebelumnya, Twitter membekukan akun Donald Trump secara permanen setelah melakukan peninjauan terhadap twit-twit yang diterbitkan di akun @realDonaldTrump.

"Kami telah menangguhkan akun Donald Trump secara permanen karena risiko hasutan lebih lanjut untuk melakukan kekerasan," tutur perusahaan lewat akun Twitter Safety (@TwitterSafety), Sabtu (9/1/2021) pukul 6.21 WIB.

Dalam konteks peristiwa yang berlangsung pekan ini, perusahaan sebelumnya telah menegaskan pada hari Rabu (7/1/2021) bahwa pelanggaran tambahan terhadap Peraturan Twitter berpotensi mengakibatkan tindakan pembekuan permanen.

"Kerangka kerja kepentingan publik kami ada untuk memungkinkan publik mendengar dari pejabat terpilih dan pemimpin dunia secara langsung. Itu dibangun di atas prinsip bahwa rakyat memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban di tempat terbuka," kata Twitter.

Menurut Twitter, akun-akun pejabat terpilih dan pemimpin dunia, yang termasuk akun Donald Trump, tetap harus digunakan sesuai dengan peraturan perusahaan dan tidak dapat dimanfaatkan Twitter untuk menghasut kekerasan.

"Kami akan terus bersikap transparan seputar kebijakan kami dan penegakannya," ujar Twitter.

Sebelumnya bahkan telah mengambil beberapa tindakan terkait akun Presiden AS Donald Trump.

"Kami meminta @realDonaldTrump untuk menghapus tiga twit yang telah dituliskan pada hari ini, yang melanggar kebijakan Integritas Sipil," kata perusahaan lewat akun Twitter Safety (@TwitterSafety).

Karena pelanggaran berulang itu, menurut perusahaan, akun Donald Trump akan dikunci untuk 12 jam ke depan.

"Jika ketiga twit itu tidak dihapus, akun tersebut akan tetap dikunci," tutur Twitter Safety.

Selain itu, perusahaan juga menegaskan bahwa pelanggaran kebijakan perusahaan di masa depan, yang termasuk kebijakan Integritas Sipil dan kebijakan tentang Ancaman Kekerasan, "akan berujung pada pembekuan akun Donald Trump secara permanen."

(Isk/Ysl)