Industri Telko Sambut Pelantikan Menkominfo Budi Arie Setiadi, Indosat Harap Regulatory Charge Tak Bebani Operator

Liputan6.com, Jakarta - Industri telekomunikasi turut menyambut pelantikan Menkominfo baru, Budi Arie Setiadi, yang menggantikan Johnny G. Plate yang kini tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G.

Menurut Wakil Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengatakan, dengan kehadiran menteri definitif, program-program kerja Kominfo akan berjalan dengan sepenuhnya.

"Tentu kami semua menyambut ini dengan sangat bahagia, karena dengan adanya menteri yang definitif semua program-program akan berjalan dengan full speed, gaspol, dengan demikian kita harapkan pada waktu yang masih ada sampai dengan 2024 ini semua program-program di industri kita akan tuntas selesai dengan sempurna," kata Merza, ditemui saat Sertijab Menkominfo Budi Arie Setiadi, di Kantor Kominfo Jakarta, Senin (17/7/2023).

Beberapa program yang dimaksud Merza, mulai dari pembangunan infrastruktur telekomunikasi, aksesibilitas, hingga hal-hal yang menyangkut mengenai penyelenggara telekomunikasi.

Dia menyebut, saat ini masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan operator telekomunikasi bersama-sama dengan Kominfo.

"Misalnya soal ketersediaan spektrum, implementasi regulasi-regulasi antara penyelenggara telekomunikasi dengan OTT, semoga nantinya bisa seimbang, dan banyak hal lain yang perlu dilakukan," kata Merza, memberikan penjelasan.

Pria yang juga menjabat sebagai Presdir Smartfren ini berharap agar semua hal di atas bisa dituntaskan dalam waktu yang tersisa.

Apalagi, Merza menyebut semua pekerjaan di atas sifatnya mendesak dan urgent, serta tidak bisa dikerjakan dalam satu tahun. Oleh karenanya, diperlukan gotong royong dan berbagi tugas agar bisa diselesaikan.

Sementara itu, Director and Chief Regulatory Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah, mengatakan pelantikan Menkominfo Budi Arie Setiadi bisa mempercepat penyelesaian masalah-masalah yang kini masih menggantung.

"Kita masih ngomong masalah menurunkan regulatory charges, supaya beban terhadap industrinya tidak semakin berat," kata pria yang karib disapa Danny ini.

Hal lain yang juga perlu mendapatkan penyelesaian adalah mengenai perizinan-perizinan penggelaran infrastruktur yang perlu ditingkatkan. "Memang sudah banyak kemajuan, tetapi banyak yang bisa ditingkatkan," kata dia.

Salah satu masalah paling mendesak untuk dibahas antara operator seluler bersama pemerintah menurutnya adalah soal penyediaan infrastruktur.

"Bagaimana cost structure-nya penyedia infrastruktur ini menjadi tidak membebani operator, sehingga ketika tidak membebani operator, bisa menggelar infrastruktur lebih cepat lagi. Ini PR-nya kementerian dan industri, di mana kementerian akan berkolaborasi dengan Kemenkeu dan lain-lain," Dani menjelaskan.

Ia menjelaskan, cost structure yang dalam hal ini Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi perlu disesuaikan. Pasalnya saat ini nilai dari spektrum sudah jauh berkurang ketimbang dahulu.

"Kalau dulu 5 MHz itu bisa menghasilkan value yang tinggi, sementara saat ini 5G, kalau butuh 100 MHz, kalau dikalikan dengan harga 5 MHz-an, harga-harga kemarin rasanya sudah enggak masuk secara bisnis," ia menjelaskan.

Untuk itu, menurutnya, skema perhitungan biaya untuk menggelar infrastruktur ini perlu ditinjau ulang. Tujuannya, agar industri telekomunikasi dapat membangun lebih cepat dan memanfaatkan sebanyak mungkin.

Selain itu, meski kehadiran 5G telah digembar-gemborkan operator selama setahun belakangan, Danny mengakui bahwa ekosistem 5G di Indonesia belum lengkap.

Apalagi menurutnya, perangkat yang didukung 5G kebanyakan baru support untuk jaringan 5G menggunakan frekuensi 3.500mAh. Saat ini, frekuensi tersebut pun belum bersih. Jadi, PR Kominfo dalam hal 5G adalah mengenai rencana pembersihan pita frekuensi 3.500mAh.

Hal lain yang juga disebutkan adalah mengenai perlunya antisipasi perusahaan telekomunikasi terhadap perusahaan penyedia layanan over the top (OTT).

Danny juga membeberkan, pemerintah melalui Kominfo juga perlu mengakselerasi transformasi digital.

"Memang operator yang bertanggung jawab untuk masalah ini, tetapi tentunya dengan stimulate dan Kementerian (Kominfo), akan lebih cepat lagi," katanya.

Belum lagi menurutnya, masalah talenta digital yang dibutuhkan Indonesia, yang kini menjadi pekerjaan rumah untuk dipersiapkan bersama-sama.

Ia berpendapat, dengan adanya Menkominfo yang dilantik, pihaknya bisa banyak berdiskusi dan menentukan langkah-langkah untuk memecahkan masalah-masalah di atas.

"Kami yakin ini bisa diselesaikan dalam waktu minimal roadmapnya itu ke depan sudah siap," ia menuturkan.