Menko Perekonomian Baru Tak Boleh Ambil Kebijakan Strategis

Pengunduran diri Hatta Rajasa dinilai tak akan berpengaruh terhadap koordinasi dan kebijakan ekonomi di Indonesia.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 14 Mei 2014, 08:19 WIB
Diterbitkan 14 Mei 2014, 08:19 WIB
Hatta rajasa dan Chairul Tanjung
Hatta rajasa dan Chairul Tanjung

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Chatib Basri menilai pengunduran diri Hatta Rajasa sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tak akan berpengaruh terhadap koordinasi dan kebijakan ekonomi di Indonesia. Sebab Menko Perekonomian anyar tak akan merilis kebijakan strategis di masa transisi ini.

"Tidah (berpengaruh) sebab masa periode tinggal lima bulan, itu pertama. Kedua, kalau cuma dua pasangan (capres) kan cuma sekali putaran, sehingga pemerintahan baru akan terbentuk mulai Juli. Jika sudah ada pemerintahan baru, seharusnya nggak ada kebijakan baru yang terlalu strategis. Jadi tinggal jagain saja," kata dia seperti ditulis Rabu (14/5/2014).

Soal pengganti Hatta, Chatib mengaku tak tahu mengenai hal tersebut. Sebab Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang kabinet kemarin (13/5) belum mengumumkan pengganti Menko Perekonomian

Dia juga enggan memberi tanggapan dengan kabar penunjukkan konglomerat Chairul Tanjung untuk mengisi kursi kosong orang nomor satu di Kemenko Perekonomian. "Nggak tahu, Presiden belum bilang," ucapnya. Saya nggak mau komentar, nanti Presiden nunjuknya lain," terangnya.

Terpisah, Ekonom Senior CSIS, Pande Raja Silalahi mengatakan, Menko baru tak bisa berbuat banyak dalam memutuskan sebuah kebijakan anyar. "Jadi sifatnya hanya menjalankan dan menjaga kebijakan yang sudah ada sebelumnya," ujar dia kepada Liputan6.com.

Padahal, sambungnya, tuntutan dan tanggung jawab Menko Perekonomian sangat beragam, seperti memeratakan pembangunan, membuat kebijakan fiskal yang efektif, penciptaan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan sosial.

"Paling penting membangun infrastruktur dan konektivitas misalnya jalan, pelabuhan, angkutan kereta api. Paling penting listrik bukan pembangunan Jembatan Selat Sunda," tegas Pande. (Fik/Ndw)

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya