Pemerintah Pilih Bangun Pembangkit Baru Ketimbang PLTU Batang

Terkait nasib PLTU Batang yang ditargetkan financial closing pada Oktober 2014, dia menyerahkan kepada pemerintah daerah.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 07 Agu 2014, 16:50 WIB
Diterbitkan 07 Agu 2014, 16:50 WIB
PLTU Tarahan
(foto: PLN)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan PT PLN (Persero) akan membangun pembangkit listrik baru di Jawa Tengah sebagai pengganti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang.

Pembangkit tersebut bakal mempunyai kapasitas yang sama dengan rencana proyek pembangkit terbesar di Asia Tenggara itu.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung atau CT, pembangunan pembangkit listrik baru ini merupakan antisipasi dari PLTU Batang yang masih terganjal pembebasan lahan.

"Kita melihat pembebasan tanah secara normal sudah tidak memungkinkan. Jadi kita menggunakan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 dalam pembebasan tanah di Batang," terang dia di kantornya, Jakarta, Kamis (7/8/2014).

CT menilai kondisi tersebut realistis karena pembebasan lahan akan membutuhkan waktu satu tahun lagi. Sehingga usulan PLN membangun pembangkit baru disetujui pemerintah.

"Kita putuskan PLN bakal membangun PLTU baru dengan kapasitas sama dengan PLTU Batang 2x1.000 Mw di Jateng juga. Lokasinya sudah dimiliki PLN dan akan segera dibangun pada tahun ini karena kita butuh listrik banyak," jelasnya.

Terkait nasib PLTU Batang yang ditargetkan financial closing pada Oktober 2014, dia mengaku pemerintah pusat sepenuhnya menyerahkan kepada pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Batang dan Provinsi Jateng.

"Terserah Pemda Batang, masyarakat Batang. Kalau mereka mau ada investasi Rp 40 triliun masuk, dan bisa membangkitkan perekonomian di sana, segera beresin (pembebasan lahan)," tegas dia.

CT menambahkan, tersisa 32 orang yang belum bersedia melepas lahannya untuk mega proyek berteknologi super critical itu.

"Cuma tinggal 32 orang, masa 32 orang itu mengganggu pembangunan proyek Rp 40 triliun. Jadi (PLTU Batang) tetap jalan, namun tergantung Pemda setempat kalau mau sejahterakan rakyatnya, beresin," tandas dia. (Pew/Nrm)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya