Geger Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Puncak Gunung Es Beking Aparat?

Tim Jokowi Kaji Dampak Kenaikan Harga BBM Subsidi

Tim transisi Presiden Terpilih Jokowi-JK akan meminta kepada pemerintahan SBY terkait ruang fiskal yang dijanjikan

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 21 Agu 2014, 12:46 WIB

Diterbitkan 21 Agu 2014, 12:46 WIB

Pemerintah kembali melakukan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan menghapus premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di jalan tol mulai 6 Agustus 2014.

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dolfie OFP menyatakan, tim transisi Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla tengah mengkaji opsi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini mempertimbangkan beberapa hal.

"Kami kaji dulu opsi itu, yang penting masyarakat siap atau tidak? Daya beli masyarakat kuat atau tidak. Sejauh mana daya beli masyarakat. Masih dihitung," ucap dia di Gedung DPR, Kamis (21/8/2014).

Selain itu, kata Dolfie, opsi tersebut juga mempertimbangkan dampak kenaikan harga BBM subsidi terhadap inflasi. "Inflasinya bagaimana, pasti kan tinggi. Kita juga harus bisa mengatasi inflasi akibat kebijakan tersebut," lanjutnya.

Namun di samping itu, dia menyatakan, pihaknya akan meminta kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait ruang fiskal yang dijanjikan selain melihat kemungkinan lain seperti pengurangan anggaran BBM subsidi dan menyesuaikan harga BBM subsidi.

"Kalau memang ruang fiskal yang dikatakan luas itu tidak perlu menaikkan harga BBM, mengapa kita harus menaikkan harga BBM? Kalau fiskalnya tidakada, pemerintahan SBY tidak mau revisi programnya, ya sulit bagi kami dan menyusahkan pemerintahan baru," jelas Dolfie. (Fik/Gdn)

*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!