Kisah Mantan Menteri yang Pernah Pimpin 158 BUMN

Mantan Menteri BUMN, Tanri Abeng menilai, BUMN harus keluar dari birokrasi dan politik untuk mampu ekspansi global.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 26 Agu 2014, 12:37 WIB
Diterbitkan 26 Agu 2014, 12:37 WIB
Tanri Abeng
(Foto: Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tanri Abeng dengan semangat menggebu berbagi cerita pengalamannya saat menangani 158 BUMN pada era Orde Baru. Kisah menarik dipaparkan pengusaha sukses tersebut saat dirinya ditunjuk sebagai pembantu Presiden Soeharto di Kabinet Pembangunan VII.

Dalam Seminar Mendorong BUMN Go Internasional, Selasa (26/8/2014), cerita Tanri Abeng dimulai dari krisis ekonomi besar yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Badai krisis itu bermula pada Juli 1997 di Thailand merembet ke negara ini pada Agustus 1997.

Dia menambahkan, krisis tersebut berlangsung cukup panjang dan akibatnya Presiden Soeharto saat itu langsung mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1998 yang ingin menarik 10 dari 158 BUMN di bawah Menteri Keuangan untuk tidak lagi dibina 17 Menteri.

"Pada 12 Januari 1998, Soeharto meneken MoU soal utang. Tapi dia bilang, jangan khawatir terhadap utang, kita masih punya banyak BUMN. Waktu itu saya yang saat itu CEO Bakrie Grup dipanggil oleh Soeharto ke Istana. Sebagai orang kecil, saya gemetar dipanggil Presiden yang powerfull pada saat itu," jelas dia di Jakarta.

Kala itu, lanjut Tanri, pihaknya mengusulkan kepada Soeharto agar meningkatkan nilai dari BUMN, mengeluarkan BUMN dari birokrasi dan keluar dari binaan 17 Kementerian serta Kementerian Keuangan.

"Jadi BUMN harus dikorporasikan. Membentuk nasional holding company dengan 10 sektoral holding, yakni sektor energi, infrastruktur, perbankan, agribisnis, agri industri, jasa keuangan dan sebagainya," sambungnya.

Akibat usulan tersebut, Tanri bilang, dirinya kembali dihubungi Presiden Soeharto untuk masuk dalam Kabinet Pembangunan VII sebagai Menteri Pendayagunaan BUMN.

"Tanpa pikir panjang saya bilang siap. Tapi ternyata saya belum punya kantor dan staf karena Kementerian baru. Sekarang kata Pendayagunaan hilang padahal itu penting sebagai motor penggerak," jelasnya.

Intinya, Tanri menegaskan, untuk dapat ekspansi ke berbagai negara dan menjadi pemain global, BUMN harus keluar dari birokrasi dan politik. (Fik/Ahm)

 


*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya