Jokowi Luncurkan Tiga Kartu Sakti: KIS, KIP dan KKS

Liputan6.com, Jakarta - Setelah sepekan Kabinet Kerja bekerja, hari ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program perdananya, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, tiga program ini akan diluncurkan oleh Presiden Jokowi di lima tempat melalui Kantor Pos di Jakarta.

"Pada 3 November atau Senin, beliau meluncurkan kartu tersebut," kata Puan, seperti yang dikutip, Senin (3/11/2014).

Puan mengungkapkan, penerapan program tersebut dilakukan secepatnya karena Presiden Joko Widodo berkeinginan masyarakat Indonesia segera mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dari program sebelumnya.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, program tersebut akan ditujukan untuk 1,289 juta masyarakat miskin dalam bertahap. Dengan total anggaran sebesar Rp 6,44 triliun, menggunakan anggaran Bantuan Sosial Kementerian Sosial.

KIS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin terhadap kesehatan. KIS akan diberikan kepada anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga tidak menggeser Sistem JKN.

"BPJS penyelenggaranya, JKN sistemnya, semua satu kesatuan kok," ungkap Khofifah.

Sedangkan program KKS, dibuat untuk meningkatkan kemapuan masyarakat yang kurang mampu. Kedepannya bantuan ini diusulkan dalam bentuk e-money untuk menggerakkan usaha yang produktif.

"Kira-kira setara dengan 24,5 juta penduduk Indonesia. Sekitar 25 persen dari total penduduk itu terbawah," tambahnya.

Menteri Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan menambahkan, KIP pada fase pertama akan diterapkan pada 18 provinsi kabupaten kota, dengan sasaran 152.434 siswa.

Dia memastikan jumlah tersebut akan bertambah. Pasalnya, data tersebut menggunakan data Bantuan Siswa Miskin (BSM), ke depannya siswa rentan miskinpun juga akan mendapat bantuan tersebut.

"Data ini adalah data yang didapat TNP2K 2013. Pada fase pertama ini program KIP akan menggunakan data siswa miskin yang kemarin menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM)," pungkasnya. (Pew/Ndw)