Geger! Dokter Kandungan di Garut Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Kemenkes Bergerak Cepat

Liputan6.com, Jakarta - Sebuah kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat, menggemparkan publik. Peristiwa yang terjadi pada 20 Juni 2024 ini terungkap baru-baru ini dan langsung menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dan Kepolisian Resort Garut.

Korban, seorang ibu hamil, melaporkan bahwa pelecehan terjadi saat ia menjalani pemeriksaan kehamilan di sebuah klinik swasta di Kecamatan Garut Kota. Ia mengaku telah diperiksa oleh dokter tersebut sebanyak tiga kali sebelum kejadian pelecehan tersebut. Polisi telah melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dan memastikan bahwa kasus ini sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

Kasus ini menjadi viral setelah korban menceritakan pengalamannya di media sosial. Kejadian ini menimbulkan keprihatinan dan kemarahan publik, mengingat profesi dokter seharusnya melindungi dan menjaga kesehatan pasien, bukan malah melakukan tindakan yang merugikan.

Menanggapi kasus ini, Kemenkes RI bergerak cepat. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyatakan bahwa Kemenkes telah berkoordinasi dengan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) untuk menonaktifkan sementara Surat Tanda Registrasi (STR) dokter tersebut. Penonaktifan sementara ini dilakukan sambil menunggu hasil investigasi lebih lanjut.

"Sudah, Kemenkes sudah koordinasi dengan KKI untuk nonaktifkan sementara STR-nya (Surat Tanda Registrasi) sambil menunggu investigasi lebih lanjut," kata Aji Muhawarman.

Langkah cepat Kemenkes ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban.

Polres Garut, melalui Kapolres AKBP Mochammad Fajar Gemilang, memastikan bahwa kasus ini sedang dalam proses penyelidikan. Pihak kepolisian berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku jika terbukti bersalah.

Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, juga turut angkat bicara. Ia meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan kasus pelecehan seksual tersebut dan memberikan penindakan tegas jika terbukti bersalah. Aris juga menekankan pentingnya tanggung jawab bersama, terutama kalangan pekerja medis, untuk melakukan perbaikan dan mencegah kejadian serupa terulang.

"Ini harus diusut tuntas sampai terbukti, kita serahkan kepada yang berwenang, ketika ini terjadi harus ada penindakan tegas kalau terbukti, supaya tidak terjadi lagi di kabupaten Garut," ujar Aris Munandar.

Kepala Dinas Kesehatan Garut, Leli Yuliani, membenarkan adanya dugaan pelecehan tersebut dan menyatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2024 di sebuah klinik swasta, bukan rumah sakit milik pemerintah. Dokter terduga pelaku, berinisial SF, diketahui pernah bekerja sama dengan Pemkab Garut dan berdinas di RS Malangbong, namun bukan penduduk asli Garut.

Informasi tambahan menyebutkan bahwa dokter tersebut diduga melakukan pelecehan saat melakukan USG pada pasiennya. Kasus ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan bagi pasien dan pengawasan yang ketat terhadap tenaga medis agar kejadian serupa tidak terulang kembali.