Ramah pada Dunia Bisnis, Pengusaha Puji Kabinet Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memuji langkah cepat yang dilakukan Kabinet Kerja terutama di bidang ekonomi. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai sangat ramah kepada pengusaha.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto dalam Rapat Kerja Nasional Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter mengaku, pujian itu bukan sekadar cari perhatian, tetapi berdasarkan pengalamannya selama puluhan tahun berkutat di dunia bisnis.

"Tanpa basa-basi, saya sudah 40 tahun berkecimpung di bisnis. Dan saya melihat pemerintah baru ramah, reaching out kepada dunia usaha," ungkap dia di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Dirinya mengatakan, Kadin Indonesia sudah bertemu dan berkoordinasi dengan lima menteri. Dan sampai saat ini, undangan pertemuan dengan menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK masih terus membanjiri.

"Begitu dilantik, menteri-menteri langsung menghubungi Kadin Indonesia ingin bertemu dengan pengusaha. Sudah lima menteri yang hadir, dan yang lain mau datang juga tapi belum ada waktunya," sambung Suryo.

Dia pun memuji secara spesifik Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof A. Chaniago dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil yang secara rutin menghadiri acara Kadin Indoneseia sebagai pembicara.

"Kami jangan sampai kalah semangat dengan menteri-menteri ini untuk kerja sama dengan dunia usaha," lanjutnya.

Lebih jauh tutur Suryo, pemerintah baru saat ini tengah menghadapi kenyataan tekanan perekonomian eksternal dan internal meskipun sejumlah target di depan mata, seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, tax ratio 16 persen, dan sebagainya.

"Tapi ruang fiskal selama ini sempit karena besaran subsidi BBM, utang swasta luar negeri yang mencapai US$ 350 miliar atau sekira Rp 3.540 triliun. Sementara kemampuan negara bayar utang turun, karena utang pemerintah menembus Rp 2.600 triliun atau 25 persen dari PDB dan dianggap masih aman," ujarnya.

Menurut Suryo, kemampuan negara membayar utang sangat lemah lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya cukup untuk alokasi belanja rutin. Sedangkan pembayaran utang biasanya ditambal dengan utang baru.

"Penerimaan pajak kita saja tahun ini diprediksi tidak tercapai karena kobocoran penerimaan pajak 40 persen, sehingga menyebabkan defisit primer dua kali lipat selama dua tahun," paparnya.

Atas dasar ini, kata dia, pemerintah harus bekerja sama dengan pengusaha agar dapat mendorong program-program Presiden Jokowi-JK. (Fik/Gdn)