17 Pulau Buatan di Teluk Jakarta Bukan Milik Swasta

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Ferry Mursyidan mengungkapkan, 17 pulau di Teluk Jakarta yang merupakan hasil reklamasi tidak dimiliki oleh pengembang melainkan tetap milik pemerintah.

Ferry menjelaskan, pemerintah provinsi DKI Jakarta memang mengajak pengembang untuk melakukan reklamasi 17 pulau di wilayah utara Jakarta. Namun Setelah reklamasi tersebut selesai, status pulau tersebut bukan lantas menjadi milik pengembang melainkan mereka hanya akan menjadi pengelola saja.

"Mereka membangun, tetapi tanahnya bukan berarti jadi milik mereka, tetap punya negara. Jadi nantinya tanah itu sifatnya HGU," kata dia, di Jakarta, Jumat (13/2/2015).

Ketentuan atas kepemilikan tanah reklamasi sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dimana salah satu poinnya menyatakan bahwa tanah-tanah reklamasi dikuasai negara dan pengaturannya dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Ferry melanjutkan, meskipun hanya sebagai pengelola, pengembang yang terlibat dalam pembangunan tersebut tidak perlu merasa khawatir. Hal itu dikarenakan pengembang diberi jangka waktu tertentu untuk bisa mengembalikan modalnya berikut keuntungannya.

"Kami memberi waktu mereka sampai uangnya kembali plus dapat untung. Konsepnya seperti jalan tol saja. Investasinya swasta, tapi setelah sekian puluh tahun dikembalikan ke negara jadi jalan nasional," tandasnya.

Pengembang yang terlibat dalam 17 pulau buatan itu antara lain PT Kapuk Naga Indah, PT Taman Harapan Indah, PT Jakarta Propertindo, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Muara Wisesa Samudera, PT Jaladri Eka Paksi, PT Manggala Krida Yuda, dan PT Pelindo.

Pulau reklamasi tersebut merupakan bagian dari proyek tanggul raksasa (Giant Sea Wall). Dengan adanya proyek tersebut, tambahan lahan di Jakarta mencapai 51 ribu hektar.  Rencananya, pembangunan tersebut ditargetkan akan selesai dalam 3 tahun mulai dari 2015 sampai dengan 2017. (Amd/Gdn)