Dwelling Time Lama Akibat 18 Instansi Egois

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres), Sofjan Wanandi menuturkan penyebab proses bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sangat lama sehingga membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan mencopot pejabat yang tidak sanggup membereskan persoalan tersebut.

"Ini kan macetnya terlalu lama, sebenarnya permasalahannya klasik. Koordinasi sudah sejak dari zamannya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," tegas dia saat berbincang dengan wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Sofjan mengatakan, 18 instansi pemerintah yang menangani pelabuhan selama ini bekerja sendiri-sendiri tanpa kejelasan penanggungjawab. Hal ini menimbulkan tingginya biaya bongkar muat kapal dan sebagainya.

Dalam kasus tersebut, Mantan Ketua Umum Apindo ini menyatakan penanggungjawab dari dwelling time adalah instansi Perhubungan Laut.  "Sebanyak 18 instansi di sana tidak jelas siapa yang tanggung jawab. Semua sendiri-sendiri, enggak ada birokrasi yang benar. Ini menimbulkan high cost karena begitu lama mengeluarkan barang, bayar bunga dan lainnya," terang dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu (17/6/2015). Di sana Jokowi mengunjungi dua tempat yaitu terminal penumpang dan ruang kontrol yang ada di Kantor Pusat.

Tak seperti biasanya, dalam kunjungannya kali ini Jokowi sedikit kesal dan kecewa terhadap pelayanan bongkar muat pelabuhan Tanjung Priok. Bagaimana tidak, dari kunjungannya ke Tanjung Priok pada akhir 2014, hingga saat ini waktu tunggu bongkar muat kapal masih belum ada perubahan.

"Pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok, terutama yang terkait dengan dwelling time, kita termasuk yang terlama, (kendalanya) yang melayani tidak mau cepat," jawab Jokowi dengan muka datar.

Saat ini waktu tunggu bongkar muat kapal di pelabuhan perdagangan terbesar di Indonesia tersebut mencapai 5,5 hari. Jokowi sendiri berharap dwelling time tersebut sekitar 4,7 hari.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, waktu bongkar muat pelabuhan‎ yang mencapai 4,7 hari tersebut memang lebih lama. Namun hal itu Jokowi mengatakan lebih baik mengingat kondisi geografis Indonesia yang berbeda. "Tidak harus sama dengan negara tetangga, paling tidak mendekati, itu sudah bagus," tegas Jokowi.

Menindaklanjuti apa yang terjadi tersebut, Jokowi langsung mengumpulkan para pejabat terkait di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Dirjen Perhubungan Laut Bobby Mamahit, Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino dan beberapa instansi terkait di Ruang Meeting kantor pusat Pelindo II.

Di sana, Jokowi langsung meminta para pejabat untuk menjelaskan di sektor mana yang mengalami kendala dan menyebabkan waktu bongkar muat masih lama. Namun sayangnya jawaban yang diberikan para pejabat yang ikut rapat tidak seperti yang diharapkan.

Para peserta rapat tidak menyebutkan secara spesifik di bagian mana yang menghambat, padahal Jokowi meminta jawaban yang langsung menujuk instansi yang bersangkutan. Mendapat jawaban yang tidak jelas, Jokowi pun langsung geram.

"Kalau bertanya tidak ada jawabannya ya saya akan cari sendiri dengan cara saya. Kalau sudah sulit, bisa saja dirjen saya copot, bisa saja pelaku di lapangan saya copot, bisa saja menteri yang saya copot, pasti kalau itu, karena kerja sama saya harus seperti itu," ungkap Jokowi dengan tegas.

Mendengar pernyataan Jokowi tersebut, para peserta rapat terlihat termenung dan menundukkan kepala mereka masing-masing tanpa ada yang kembali menjelaskan‎ mengenai sumber masalah dwelling time. (Fik/Gdn)