Rupiah Terus Melemah, Pemerintah Tak Boleh Intervensi BI

Liputan6.com, Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sampai saat ini bergerak melemah dengan masih berkutat di level 14.000 per dolar AS. Anggota DPR RI dari Komisi XI‎, Johnny G Plate‎ mewanti-wanti kepada pemerintah untuk tidak menginterfensi Bank Indonesia (BI) terkait adanya pelemahan nilai tukar tersebut.

"Pemerintah tahu otoritas moneter kita ada di BI, dan BI sesuai UU harus independen, pemerintah tidak boleh intervensi BI, yang bisa lakukan adalah koordinasi terpadu di Institusi moneter kita yaitu BI dengan Kementerian Keuangan dan OJK," kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com yang ditulis Rabu (26/8/2015).

Dijelaskannya juga, terkait intervensi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak bisa melakukan audit‎ begitu saja seperti apa yang diusulkan beberapa anggota DPR RI lainnya.

Johnny berpesan kepada seluruh istansi untuk saat ini lebih baik bersatu, bekerjasama, dan lebih memberikan kepercayaan penuh kepada otoritas moneter independen Indonesia‎, seperti Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya.

"Kami menggarisbawahi sinergi nasional komitmen bangsa kita itu penting, pemerintah, eksekutif, legislatif, harus bersatu, untuk itu maka segenap kebijakan kita harus bersatu padu demi menjaga ketahanan ekonomi kita agar pelemahan rupiah tidak terus berlanjut," seru Johnny.

Seperti diketahui sebelumnya, kekompakan dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini bukan hanya diungkapkan oleh Johnny, beberapa anggota DPR lainnya dalam sidang paripurna juga mengungkapkan hal yang sama.

Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun mengungkapkan kondisi rupiah yang telah melampaui titik terendah selama lima tahun terahir ini jangan justru dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik.

"Kita harus berikan kebebasan kepada Pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan aksinya dalam mengendalikan ini semua, kita harus percaya kepada mereka, kita harus kerjasama, jangan malah dimanfaatkan untuk kepetingan politik," kata Misbakhun.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR Ri, Ruhut Sitompul. Dia menilai DPR harus menjadi mitra pemerintah untuk terus memberikan dukungan dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada, termasuk saat ini masalah ekonomi.

Bukan saatnya DPR dan pemerintah untuk saling menyalahkan mengenai kodisi ekonomi Indonesia saat ini. Dia menekankan ini bukan menjadi pekerjaan Pemerintah saja, melainkan ini juga menjadi pekerjaan DPR RI dan semua elemen pemerintahan lainnya.

"Alahkah indahnya pembicaraan di paripurna ini, saya dari fraksi Demokrat menyampaikan jangan ada dusta di antara kita, mari kita dengan semangat kebersamaan antara pemerintah dan DPR berpegangan tangan, apa yang dialami masyarakat Indonesia, masalah ekonomi masalah yang berat, makanya kita saling isi mengisi," papar dia. (Yas/Gdn)