Rizal Ramli Gagalkan Proyek, Ini Kata Pertamina

Liputan6.com, Denpasar - Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution PT Pertamina (Persero), M. Iskandar menilai jika Menteri Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli tak memahami konsep pembangunan kilang minyak yang direncanakan Pertamina.

Iskandar pun menilai, kalau Rizal Ramli belum memahami secara utuh konsep yang direncanakan PT Pertamina (Persero).  Pembangunan kilang minyak tersebut akan dibangun oleh pihak lain. "Konsep kita sama dengan yang digagas Rizal Ramli. Mungkin belum terinformasi ke beliau (Rizal Ramli) kalau konsep kami sesungguhnya sama," kata Iskandar di Kuta, Bali, Kamis (10/9/2015).

Pertamina, kata Iskandar tak membangun infrastruktur sebagaimana yang ada di benak Rizal Ramli. Melainkan membebankan pembangunan infrastruktur itu kepada pihak lain. "Jadi, nanti investor yang bangun tangki untuk menambahkan, kami tinggal beli," kata Iskandar.

Pertamina tengah menjajaki konsep Supplier Head Stock (SHS). Investor sepenuhnya menaruh BBM di Indonesia. Ia pun menegaskan, infrastruktur tak dibangun oleh Pertamina, melainkan kerja sama dengan pihak swasta. "Jadi kami belanja yang dipakai saja," tutur Iskandar.

"Investor punya kewajiban sebagai suplier menaruh stok di situ. Konsepnya sama persis," tambah Iskandar.

Iskandar mengatakan, apa yang digagas oleh PT Pertamina (Persero) sesungguhnya sejalan dengan ide Rizal Ramli.

"Bukan kita bangun kita membiayai, itu tidak. Kerja sama. Dia (Rizal Ramli)tidak setuju kita bangun. Padahal kami bukan bangun, tapi kerja sama. Sejalan dengan idenya Rizal Ramli," kata Iskandar.

Setelah membuat gejolak pada sektor kelistrikan dengan mengkritik harga token listrik pra bayar, kini Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli kembali membuat gejolak di sektor minyak dan gas Bumi (migas).

Kali ini Rizal menghentikan rencana proyek pembangunan infrastruktur penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk meningkatkan cadangan BBM dari 18 hari menjadi 30 hari dengan anggaran US$ 2,4 miliar yang akan dilakukan PT Pertamina (Persero).

Menurut Rizal, pembatalan proyek tersebut menjadi keputusan dalam rapat bersama dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Selasa 9 September 2015.

"Kemarin kami laporkan ada rapat bersama Presiden, ada keinginan Pertamina membangun storage supaya stok naik dari 18 hari menjadi 30 hari, US$ 2,4 miliar biayanya," kata Rizal, dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, di Gedung DPR.

Menurut Rizal pembangunan tersebut bukan menjadi prioritas. Pasalnya, produksi minyak Indonesia tidak menutupi konsumsi, sedangkan untuk memenuhinya berasal dari impor. Sebagai jalan keluar, pembanguan fasilitas tersebut seharusnya dibangun oleh perusahaan yang memasok BBM.

"Ini bukan prioritas, karena kita beli 0,5 juta crude (minyak mentah) dan 0,5 juta finish (BBM), untuk apa bikin storage. Mereka saja yang bikin," ungkapnya.

Rizal menambahkan, selain itu pembangunan infrastruktur yang dibatalkan adalah pipa penyaluran BBM, pembangunan fasilitas tersebut dinilai tidak efisien karena sudah ada kendaraan yang bisa mengangkut BBM. (Dewi D/Ahm)