Jokowi Minta Pertamina Kurangi Pakai Dolar AS

Pertamina tercatat paling banyak pakai dolar AS.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 08 Sep 2015, 23:29 WIB
Diterbitkan 08 Sep 2015, 23:29 WIB
Ilustrasi Perusahaan Minyak dan Gas Pertamina
Ilustrasi Perusahaan Minyak dan Gas Pertamina

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas mengena ketersediani stok bahan bakar minyak (BBM).Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi meminta agar mulai dari sekarang Kementerian ESDM dan PT Pertamina mulai mempersiapkan diri membangun kilang dan storage untuk kepentingan jangka panjang.

“Mudah-mudahan tahun 2018 sudah bisa terselesaikan,” kata Pramono kepada wartawan seusai rapat terbatas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Selain itu, lanjut Pramono, karena kebutuhan dolar Amerika Serikat (AS) Pertamina saat ini ternyata termasuk yang tertinggi yaitu sekitar US$ 60 juta-US$ 80 juta per hari, berdasarkan data Bank Indonesia. Maka itu, Presiden Jokowi meminta harus ada upaya untuk mengurangi penggunaan dolar.

“Ditugaskan kepada Dirut Pertamina juga Menteri ESDM untuk mengambil langkah-langkah agar beban yang terlalu besar bagi tekanan kebutuhan dolar kepada kita semua dalam sistem ekonomi yang seperti ini, itu bisa dikurangi," ujar Pramono.

Pertamina, lanjut Pramono, juga diminta untuk mengurangi kebutuhan avtur, dimana kebutuhan tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan avtur internasional. "Presiden menugaskan kepada Pertamina, agar ini bisa ditekan sehingga harga-harga bisa bersaing secara internasional," tuturnya.

Jika kebutuhan avtur bisa ditekan, menurut Pramono Anung, manfaatnya pesawat-pesawat yang selama ini long haul distance selalu transit di Singapura untuk mengisi bahan bakar maka kedepan dapat langsung ke Indonesia.

"Baik itu dari Emirates, kemudian Qatar, Etihad, dan pesawat-pesawat lainnya yang perjalanan panjang terutama dari Eropa. Kalau itu bisa dilakukan, tentunya akan memberikan manfaat bukan hanya dalam dunia penerbangan tapi juga bagi pariwisata,” pungkas Pramono. (Luqman/Ndw)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya