Barang Mewah dan Jasa Premium Kena PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025, Dampaknya?

Disuntik Utang dari China, BRI Bantu Wujudkan Program Jokowi

BRI mendapatkan kucuran utang US$ 1 miliar atau setara Rp 14 triliun dari China.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 29 Sep 2015, 21:55 WIB

Diterbitkan 29 Sep 2015, 21:55 WIB

Bank BRI (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Bank Pembangunan China (China Development Bank/CBD) menyuntikkan modal dari utang kepada tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masing-masing US$ 1 miliar. Utang itu akan digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Asmawi Syam mengungkapkan, perusahaan mengantongi plafon utang senilai US$ 1 miliar atau setara dengan Rp 14 triliun (kurs Rp 14.000 per dolar AS) dari CDB.

Pinjaman lunak itu dibagi dua tahap. Pertama US$ 700 juta dengan rate LIBOR 6 bulan ditambah 2,85 persen (eq.3,4 persen). Kedua, dalam denominasi Renmimbi 1,902 miliar atau setara dengan US$ 300 juta. Rate SHIBOR 6 bulan ditambah 3,30 persen (eq.6,62 persen).

"Pinjaman itu untuk membiayai infrastruktur atau peningkatan nilai tambah produk primer. Industri primer agrobisnis, pertambangan untuk membangun smelter, oleochemical membutuhkan pendanaan besar," terang Asmawi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Lebih jauh dia mengatakan, total kebutuhan pendanaan proyek infrastruktur sebesar US$ 378 miliar atau diperkirakan Rp 5.519,4 triliun selama lima tahun ke depan. Sedangkan potensi penyaluran pinjaman CDB dalam US$ pada nasabah BRI (ongoing) US$ 1,3 miliar (eq. Rp 18,98 triliun).

Asmawi menyebut sejumlah proyek yang bisa didanai BRI, antara lain, proyek infrastruktur perhubungan laut yang diproyeksikan memakan dana Rp 900 triliun sampai 2019, jalan Rp 805 triliun, perhubungan udara Rp 165 triliun, kereta api Rp 283 triliun, energi migas Rp 506,6 triliun, transportasi perkotaan Rp 115 triliun.

Proyek infrastruktur lain, ketenagalistrikan Rp 980 triliun, teknologi informasi dan komunikasi Rp 277,8 triliun, air minum dan limbah Rp 499 triliun, perumahan dengan kebutuhan investasi Rp 527,5 triliun, perhubungan darat termasuk (ASDP) Rp 60 triliun dan sumber daya air Rp 400,5 triliun.

"Kami tidak mau hanya menjadi penonton proyek, makanya inisiatif mencari pendanaan walaupun utang dari CDB masih kurang besar untuk mendanai proyek yang ada," terang Asmawi. (Fik/Ndw)