Setahun Jokowi-JK, Pembangunan Masih Terpusat di Jawa

Dalam setahun terakhir, fokus pembangunan masih terpusat di Pulau Jawa. Hal ini sama seperti masa pemerintahan sebelumnya.

oleh Septian Deny diperbarui 16 Okt 2015, 20:09 WIB
Diterbitkan 16 Okt 2015, 20:09 WIB
20151016-Dialog Hangat Presiden Jokowi Dengan Liputan6.com
Presiden Jokowi berbincang selama Wawancara khusus di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/10/2015). Wawancara berhubungan dengan Pemerintahan Jokowi-JK genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2015 nanti. (Liputan6.com/Immanuel Antonius))

Liputan6.com, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai upaya pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) memperlebar porsi pembangunan dengan program pembangunan dari pinggir dinilai belum menunjukan kemajuan yang berarti dalam satu tahun masa pemerintahannya.

Ekonom Indef Dzulfian Syafrian menilai, selama setahun ke belakang ini, fokus pembangunan masih terpusat di Pulau Jawa. Hal ini sama seperti masa pemerintahan sebelumnya.

"Dari dulu, sejak zaman Suharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan sekarang Jokowi, pembangunan kita fokusnya masih menganut paham Jawa sentris. Saat ini, Jawa mendominasi pembangunan Indonesia sebesar 57,9 persen," ujarnya di Kantor Indef, Jakarta, Jumat (16/10/2015).

Sedangkan di wilayah lain, seperti Sumatera porsi pembangunan baru sebesar 22 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,9 persen, Kalimantan 9,1 persen, Sulawesi 5,6 persen, Maluku dan Papua 2,5 persen.

"Kalau digabungkan, ini bahkan masih kalah dengan porsi Pulau Jawa. Jadi tidak heran kalau tercetus gerakan-gerakan merdeka, seperti Aceh merdeka, Papua, yang baru-baru ini Riau merdeka. Ini karena apa? Karena pembangunan di sana tidak sama dengan di Jawa. Di Jawa lebih sejahtera, lebih maju. Sedangkan di daerah pembangunannya masih minim," kata dia.

Dzulfian berharap, kebijakan pemerintah dengan lebih banyak memberikan alokasi anggaran di daerah melalui dana desa dan lain-lain diharapkan mampu memperpendek jarak kesenjangan pembangunan antara Jawa dengan daerah lainnya.

"Zaman Soeharto dulu memang lebih otoriter. Tapi setidaknya, dulu Pak Soeharto bisa menjaga gap antara si kaya dan si miskin agar tidak terlalu jauh‎. Maka, peran pemerintah daerah di sini menjadi sangat penting. Dengan adanya dana desa, diharapkan pembangunan daerah bisa lebih terfokus agar tidak ada lagi gerakan-gerakan daerah yang ingin merdeka," tandasnya. (Dny/Ndw)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya