‎BKPM Minta Dubes Aktif Pasarkan Investasi

Nilai realisasi investasi hingga triwulan III 2015 meningkat 16,7 persen (year-on-year), menjadi Rp 400 triliun.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 09 Nov 2015, 19:41 WIB
Diterbitkan 09 Nov 2015, 19:41 WIB
20150916-Jokowi Minta Para Menteri Cari Terobosan Untuk Permudah Investasi-Jakarta
Kepala BKPM Franky Sibarani memberi keterangan usai Rapat Terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9). Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian membuat terobosan untuk memudahkan investasi di Indonesia. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Peran aktif Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk menarik investasi cukup penting di tengah situasi perlambatan ekonomi dunia dan kompetisi negara-negara untuk menarik minat investasi global. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyampaikan hal ini dalam orientasi calon Duta Besar Republik Indonesia di Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, (09/11/2015).

“Peran Duta Besar penting untuk mendorong investasi berkualitas masuk Indonesia, Perwakilan RI terutama dapat berperan sebagai jendela pemasaran. Terutama untuk secara aktif mempromosikan perkembangan peluang dan iklim investasi di Indonesia kepada calon dan existing investor, khususnya di sektor-sektor prioritas,” ujar Franky. 

Dari data yang dirilis oleh Financial Times, periode Januari-Agustus 2015, Asia-Pasifik merupakan satu-satunya kawasan yang memiliki pertumbuhan investasi yang positif, 19 persen (year-on-year). Asia-Pasifik menyerap 44 persen dari total PMA global, terbesar di dunia. “Di kawasan ASEAN, Indonesia merupakan negara tertinggi yang menyerap 26 persen investasi global yang masuk di ASEAN,” paparnya.



Franky menambahkan, pemerintah memiliki target nilai investasi yang cukup ambisius di antaranya realisasi penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) naik dua kali lipat selama lima tahun mendatang, atau lebih dari Rp 3.500 triliun.

“Untuk proporsi investasinya terbagi menjadi 64 persen PMA dan 36 persen PMDN. Dari sisi Indonesia sentris, investasi di luar Pulau Jawa berkontribusi minimal 62 persen,” ungkapnya.

Sementara dari sisi sektor, industri manufaktur menjadi sektor utama dengan kontribusi 55,5 persen. “Untuk itu, investasi harus tumbuh rata-rata 15,1 persen per tahun. Kami optimistis, tahun ini target tersebut akan terlampaui. Namun kami butuh dukungan dari Dubes dan Perwakilan RI untuk menjadi jendela pemasaran investasi Indonesia,” sebutnya.

Nilai realisasi investasi hingga triwulan III 2015 meningkat 16,7 persen (year-on-year), menjadi Rp 400 triliun. Nilai ini belum termasuk investasi di sektor keuangan dan hulu Migas.

Penyerapan tenaga kerja langsung tumbuh 16,5 persen dibandingkan 2014. Hampir semua sektor prioritas tumbuh. Industri hilirisasi sumber daya mineral serta pariwisata dan kawasan mencatat kenaikan tertinggi, 67 persen dan 63 persen. Sementara, industri padat karya masih belum pulih dengan penurunan realisasi investasi sebesar 13 persen.

Tidak hanya realisasi, komitmen investasi juga meningkat. Hingga September 2015, BKPM telah menerbitkan izin prinsip penanaman modal senilai hampir Rp 1.300 triliun atau naik 36 persen. Sektor infrastruktur mencatat nilai komitmen tertinggi, Rp 570 triliun. Sementara sektor pertanian tumbuh paling pesat, 241 persen. Kawasan Asia merupakan sumber utama investasi asing di Indonesia.

Periode Januari-September 2015, Singapura berkontribusi sebesar 16 persen terhadap total PMA, diikuti oleh Malaysia (14 persen), Jepang (12 persen), Korea Selatan (5 persen), dan Belanda (4 persen).

Amerika Serikat, Inggris, dan Australia masing-masing berada di peringkat ke-6, ke-8, dan ke-11. Dalam hal komitmen investasi, perusahaan-perusahaan RRT mengajukan komitmen terbesar, hampir mencapai US$ 13 miliar dalam tiga triwulan ini.

“Kami juga mencatat pertumbuhan komitmen investasi yang sangat signifikan dari para investor asal Iran, Inggris, Jerman, dan Persatuan Emirat Arab,”

Pemerintah terus melakukan reformasi untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo mendorong perubahan pola pikir dan treatment Pemerintah dalam hal investasi.

Pertama, merombak pelayanan investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat nasional di BKPM. Dua puluh dua kementerian dan lembaga negara sudah terintegrasi di PTSP pusat. 160 perizinan sudah didelegasikan kepada BKPM. Perizinan di sejumlah sektor prioritas sudah disederhanakan. 9.600 izin sudah diterbitkan oleh PTSP Pusat hingga September 2015.

Bulan lalu, Pemerintah meluncurkan Izin Investasi Tiga Jam untuk investasi yang mempekerjakan minimal 1.000 TKI dan atau nilai investasi minimal Rp 100 miliar.

Kedua, menjalankan pemasaran dan pelayanan investasi dengan pendekatan yang lebih personal per negara dan end-to-end.

BKPM telah membentuk tim khusus pemasaran untuk masing-masing negara prioritas pemasaran investasi, khususnya di kawasan Asia Timur, Australia, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah. Tim pemasaran dan perwakilan BKPM di luar negeri (IIPC) mendalami minat investasi perusahaan dan mendampingi mereka hingga memperoleh izin di PTSP Pusat.

Dari sisi persepsi, kinerja ekonomi dan iklim investasi di Indonesia telah memperoleh pengakuan dunia, termasuk dari existing investors. Riset ANZ pekan lalu menyatakan bahwa Indonesia tetap menarik sebagai tujuan investasi. Sementara beberapa negara di Asia Tenggara mengalami pertumbuhan investasi yang stagnan bahkan negatif. (Yas/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya