Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Ini Alasan Rizal Ramli Coret Bebas Visa 11 Negara Termasuk Israel

Keputusan tersebut diambil bukan tanpa alasan, karena negara-negara ini masuk dalam kategori khusus.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 22 Des 2015, 15:38 WIB

Diterbitkan 22 Des 2015, 15:38 WIB

20151221-Indonesia Tambah 84 Negara Bebas Visa Wisata ke RI-Jakarta

Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli ketika rapat koordinasi di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin (21/12). Negara yang dibebaskan dari visa kunjungan ke Indonesia, yaitu Australia, Amerika Serikat, China, Ukraina. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli secara tegas mengumumkan, telah mencoret Israel dan 10 negara lain sebagai penerima Bebas Visa Kunjungan (BVK) dari Indonesia. Keputusan tersebut diambil bukan tanpa alasan, karena negara-negara ini masuk dalam kategori khusus.

Awalnya terdapat 95 negara yang mengusulkan bebas visa masuk ke Indonesia. 11 di antara negara tersebut, termasuk Israel ditolak pemerintah.

"Dari 95 negara usulan yang mendapat bebas visa, 11 negara yang dicoret termasuk Israel, tapi tidak pantas disebut semua negaranya. Jadi total ada 84 negara yang masih diusulkan masuk penerima BVK," ujar Rizal di kantornya, Jakarta, Selasa (22/12/2015).

Lebih jauh katanya, keputusan mencoret Israel dan 10 negara lain menerima BVK tahap III karena negara-negara tersebut terlibat aktif perdagangan narkoba dan negara pengekspor ideologi, seperti organisasi ISIS dan lainnya.

"Kita kan tidak mau Indonesia jadi ladang subur untuk ideologi ekstrem. Sedangkan Israel kita coret karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel," jelas Rizal.

Dalam kesempatan yang sama, menurut Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Agung Kuswandono mengatakan, 84 negara ini masih sebatas usulan karena perlu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diberikan fasilitas bebas visa. Keputusan ini, sambungnya harus tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres).

"Ini masih usulan, kita diminta ngebut. Minggu ini atau minggu depan harus ada rapatnya. Kita usahakan Januari sudah mulai berjalan (bebas visa)," tegasnya. (Fik/Zul)