Ada Reshuffle Jilid II, Ini Usulan Rizal Ramli

Liputan6.com, Jakarta - Isu perombakan kabinet (reshuffle) jilid II kian kencang berhembus menjelang tutup tahun. Banyak kalangan yang mendukung apa yang bakal dilakukan Presiden RI melalui hak prerogatifnya, termasuk salah satunya dari kalangan menteri di Kabinet Kerja itu sendiri.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, mengaku memiliki beberapa pesan kepada atasannya itu dimana Presiden harus memilih para pembantunya tanpa ada intervensi dari berbagai pihak. 

"Karena sembilan bulan pertama kabinet Jokowi, mohon maaf yang milih itu banyakan orang lain, presiden itu hanya memilih dua orang setahu saya, Pak Pratikno sama Pak Andrinof. Dan kita ketahui sembilan bulan pertama itu tidak jelas arahnya," kata dia di Jakarta, Senin (28/12/2015).

Rizal Ramli menambahkan hal yang pasti harus dimiliki oleh menteri hasil pilihan Presiden Jokowi adalah memahami Trisakti serta Nawacita. Menurutnya, ini harus menjadi modal utama demi menyatukan arah kebijakan ke depan.

Tidak hanya itu, menurut Rizal, menteri baru itu nantinya harus memiliki jiwa pemimpin. "Memiliki leadership. Mungkin dalam bidang sendiri tidak canggih amat, tapi‎ kalau ada kepemimpinan dia bisa ajak orang pintar kok. Bagus lagi kalau memiliki kompetensi, kemampuan teknis. Jadi yang paling penting training ideologi dulu. Tahu Trisakti enggak, tahu Nawacita tidak,"ujarnya.

Syarat lain ialah memiliki pengetahuan teknis di bidangnya. Diharapkan dengan begitu, menteri terpilih bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Syarat terakhir ialah menteri terpilih memiliki integritas. Dia mengimbau supaya tidak memasukan orang dengan mental bisnis di dalam pemerintahan.

"Itu merusak Indonesia. Jadi kalau mau jadi penguasa ya jadi penguasa, itu pekerjaan mulia, kalau mau jadi pengusaha silahkan jadi pengusaha, ini juga pekerjaan mulia. Tapi kalau digabung, ini yang merusak Indonesia. Karena pada dasarnya ini KKN," imbuh Rizal.

Sementara itu, Rizal juga juga tidak mempermasalahkan jika menteri yang menjadi pendatang baru berasal dari kalangan partai maupun non partai. Menurutnya, dalam sebuah negara maju hal itu tidak akan menjadi masalah asal memiliki kompetensi yang pasti.

Dia juga meminta agar persepsi atau perbedaan antara partai dan nonpartai ditinggalkan. Karena hal tersebut dinilai kurang tepat.

"Jadi menurut saya kita sudah harus tinggalkan dikotomi antara orang partai dan nonpartai. Rizal Ramli nggak senorak itu," tutup dia. (Amd/Ndw)