Pemerintah Harus Rela Pangkas Pertumbuhan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah harus segera merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Alasannya, target penerimaan negara dalam APBN 2016 tersebut sulit tercapai sehingga ada konsekuensi pertumbuhan ekonomi sulit untuk mencapai target. 

Ekonom Universitas Gajah Mada Yogyakarta sekaligus Komisaris Independen PT Bank Permata Tbk Tony Prasetiantono ‎mengatakan, jika pemerintah terus membangun namun tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan maka defisit anggaran negara akan membengkak.

"Imbas ke pertumbuhan ekonomi, pasti. Pilihannya adalah tetap sesuai rencana tapi defisit terlalu besar itu akan membahayakan fiskal di kemudian hari," kata dia dalam acara Wealth Wisdom The Essence of Wealth di Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Sejak awal target penerimaan negara memang terlalu tinggi. Terlebih, kondisi ekonomi baik global dan domestik sedang melemah sehingga tak bisa mendukung target yang telah ditetapkan. 

"Memang sekarang kondisi ekonomi sedang tidak cukup baik sehingga sulit untuk mendapatkan pertumbuhan pajak sesuai rencana. Sejak awal target pajak pemerintah terlalu tinggi sehingga memang harus segera direvisi. Kalo tidak salah bulan ini APBN akan segera direvisi atau APBNP," jelasnya.

Sementara itu, tax amnesty sendiri belum menjanjikan penerimaan bagi negara. Pasalnya, Undang-undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak sedang digodok di DPR dan belum disahkan.

"Tax amnesty diharapkan bisa menutup, tapi rasanya masih defeatable karena di level DPR juga belum tentu diapprove tax amnesty itu. Dan pengalaman negara lain juga tidak otomatis tax amnesty memberikan penerimaan pajak yang besar. Jadi tax amnesty masih 50:50," tukas dia.

Sebelumnya pada 7 April 2016, Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Syarief Hasan, juga mengatakan bahwa kebijakan pengampunan pajak sulit untuk menutupi defisit anggaran.

"Saya rasa tidak mungkin akan tertutup (APBN-P). Jadi bagusnya kalau untuk menutup defisit anggaran itu langkah pertama adalah dengan efisiensi anggaran," ujar Syarief di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (7/3/2016).

Dia menilai dengan efisiensi anggaran maka akan lebih efektif. Hal kedua, rasio pajak yang dikatakan juga memang harus dinaikkan.

"Jadi untuk jangka panjang artinya apa ekstensifikasi kebijakan pajak itu memang harus dilakukan bisa melalui tax amnesty. Yang ketiga intensitas intensifikasi untuk penarikan pajak itu harus ditingkatkan. Sehingga lagi-lagi semua kebijakan harus sinergi," ujar Syarief.

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan jika partainya lebih menekankan penggunaan efisiensi anggaran dan infrastruktur.