Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha angkutan umum meminta Pertamina memperketat pengawasan terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Lantaran kecurangan seperti yang terjadi di SBPU Rempoa, Jakarta Selatan, dinilai sangat merugikan pengusaha dan sopir angkutan umum.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan mengatakan tindakan curang pengelola SPBU yang mengurangi takaran bahan bakar minyak (BBM) berdampak secara langsung pada pendapatan sopir angkutan. Karena itu, sopir angkutan umum mau tidak mau harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk beli BBM.
"Yang paling dirugikan itu si pengemudi, terutama yang sistem setoran. Bahan bakar itu tanggungan supir," ujar dia di Jakarta, Kamis (9/6/2016).
Baca Juga
Agar tidak ada lagi SPBU yang berbuat curang seperti ini, lanjut Shafruhan, Pertamina harus melakukan pemeriksaan terhadap seluruh SPBU yang beroperasi, baik milik Pertamina maupun dikelola oleh swasta. Terutama di SPBU-SPBU kecil dan yang lokasinya di pinggiran Jakarta.
"Itu harus disusur lagi di daerah lain, terutama yang pinggir-pingir. Pertamina harus tampil untuk membereskan masalah-masalah seperti ini. Harus ada kerja sama dengan kepolisian dan Hiswana Migas, untuk turun ngecek langsung. Harus sidak terus menerus, terutama yang dimiliki swasta," kata dia.
Namun demikian, Shafruhan mengapresiasi langkah cepat dari pihak kepolisian yang langsung menangkap pengelola dan petugas SPBU Rempoa. Dengan penangkapan ini, dia berharap memberi efek jera sehingga tidak ada SPBU yang berani memainkan takaran BBM-nya.
"Kita bersyukur, jadi angkutan-angkutan ini tidak mengalami kerugian kalau isi BBM di SPBU itu. Aparat juga sudah sigap dan cepat merespons laporan masyarakat terhadap kecurangan SPBU," kata dia. (Dny/Ahm)