Liputan6.com, Jakarta - Sejak awal Ramadan, pemerintah memutuskan untuk mengimpor 23 ribu ton daging sapi guna menjaga kestabilan harga nasional. Hanya saja, sampai saat ini belum terasa dampaknya.
Diduga banyaknya perusahaan baru di bidang impor sapi yang ditunjuk pemerintah belum mumpuni menangani impor ini. Jadi aliran daging sapi ke warga tidak begitu lancar.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, penunjukan perusahaan swasta yang mengatur perusahaan mana saja yang diizinkan mengimpor daging sapi merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan. Itu pun tidak bisa main-main dalam menentukan perusahaan.
"Saya kira tidak mudah untuk pemain baru pada saat yang kritis ini, pada saat Lebaran. Mesti punya pengalaman dan fasilitas," kata JK.
Baca Juga
Untuk menjadi perusahaan importir daging sapi, berbagai fasilitas penunjang pun harus tersedia. Sebut saja cold storage hingga distribusi yang harus dijamin keberadaannya.
"Mengimpor daging itu harus punya sistem dan fasilitas. karena yang mengimpor itu harus punya cold storage, kalau tidak dia rugi sendiri bisa busuk dia punya daging. Harus punya jalur distribusi ke bawah," ujar JK.
Sebelumnya Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong mengakui tingginya harga daging sapi di pasaran karena pemerintah terlambat melakukan pengadaan daging sapi. Dalam kunjungannya ke Pasar Induk Kramat Jati, harga daging sapi telah mencapai Rp 120 ribu per kg.
Thomas mengatakan, pengadaan daging sapi sebenarnya sudah direncanakan sejak akhir tahun lalu. Namun, dalam realisasi terlambat sehingga mengerek harga daging sapi di pasaran.
"Jadi memang diakui khusus daging sapi kami agak telat dan lengah dalam pelaksanaan. Perencanaan sudah dari tahun lalu di rakor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Desember lalu. Sudah dihitung dan sudah diputuskan. Namun dalam pelaksanaannya kami lengah dan telat untuk mengadakan stok. Karena daging sapi itu perlu persiapan panjang beberapa bulan jadi tidak bisa mendadak," kata dia di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Jumat pekan ini. (Ahmad R/Ahm)