Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Presiden Jokowi Minta Penghitungan Ulang Subsidi Listrik

Presiden Jokowi menuturkan, selama ini yang kerap menjadi kendala‎ dalam penetapan subsidi terkait pendataan.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 22 Jun 2016, 16:00 WIB

Diterbitkan 22 Jun 2016, 16:00 WIB

PT PLN (Persero) menyatakan proyek kelistrikan 35 ribu Mega Watt/MW akan mengalami kendala karena tidak ada penambahan subsidi listrik.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya mengkaji ulang penghitungan subsidi listrik yang rencananya bakal dikurangi pemerintah.

Permintaan ini disampaikan Jokowi saat menggelar rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan yang membahas percepatan program kelistrikan.

Ratas itu antara lain dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said dan Direksi PT PLN (Persero), dan pejabat terkait lainnya.

"Terkait subsidi, tolong sekali lagi tolong kalkulasi lagi betul-betul, hati-hati. Cermat dalam menghitung dan cermat dalam nanti penerapannya. Sehingga betul-betul subsidi tepat sasaran," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (22/6/2016).

Jokowi menuturkan, selama ini yang kerap menjadi kendala‎ dalam penetapan subsidi terkait pendataan. Untuk itu PLN diminta meningkatkan kualitas data setiap kali terjadi pengalihan subsidi.

‎"Saya ingin tegaskan sekali lagi, bahwa subsidi harus tepat sasaran dan kita juga bisa mengalokasikan dana untuk percepatan pembangunan program listrik 35.000MW‎ yang manfaatnya langsung bisa dirasakan masyarakat luas‎," papar dia.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyatakan proyek kelistrikan 35 ribu Mega Watt/MW akan mengalami kendala karena tidak ada penambahan subsidi listrik. Hal itu setelah Badan Anggaran/Banggar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan/APBN-P 2016 memutuskan tak memberikan tambahan subsidi listrik.

Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengaku pihaknya akan membicarakan dampak tersebut kepada DPR.

Selain tak ada penambahan subsidi listrik, pihaknya juga diskusi soal penundaan penerapan penyaluran subsidi tepat sasaran dengan mencabut subsidi listrik golongan 900 Volt Amper/VA yang masuk dalam kategori mampu sebanyak 18 juta pelanggan ke DPR.

Akibat tak ada tambahan subsidi listrik dinilai akan berdampak ke proyek listrik 35 ribu MW. "‎Iya, makanya nanti kita bicarakan dulu di sini (DPR)," ujar Sofyan.

Namun, menurut Sofyan, jika keuangan sudah tidak cukup menutupi subsidi listrik, PLN masih memiliki kesempatan untuk mendapat pinjaman keuangan dari perbankan.

Namun, PLN masih tetap menginginkan penambahan subsidi listrik melalui anggaran berjalan dalam APBN-P 2017. ‎(Yas/nrm)